MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global.
Kebijakan ini dinilai dapat mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem transportasi nasional, bukan sekadar respons jangka pendek.Baca Juga:
"Kita perlu kebijakan misalnya digratiskan angkutan umum selama sebulan," kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Menurut MTI, kebijakan pembatasan mobilitas seperti yang telah diterapkan pemerintah melalui skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat belum cukup efektif dalam menekan konsumsi BBM secara berkelanjutan.
Haris menilai, kebijakan WFH justru berpotensi memunculkan dampak samping, seperti meningkatnya perjalanan non-produktif, termasuk wisata atau perjalanan ke luar kota, yang tetap menggunakan BBM.
"Potensi efek sampingnya antara lain pergeseran perjalanan ke aktivitas non-produktif yang tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu, serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan transportasi publik," ujarnya.
MTI juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi, termasuk dampaknya terhadap pola mobilitas masyarakat.
Dalam jangka panjang, MTI mendorong transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Usulan tersebut mencakup perluasan layanan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, serta reorientasi subsidi energi dari BBM ke sektor transportasi umum.
Selain itu, MTI juga menekankan pentingnya integrasi sistem transportasi dengan sektor logistik nasional serta percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi.
"Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Warga harus tetap bisa mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan pekerjaan," kata Haris.
MTI menilai kebijakan stimulus transportasi publik, termasuk skema tarif nol, dapat menjadi titik awal perubahan perilaku mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.*
(km/ad)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN