OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,65 triliun untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Amran mengatakan seluruh dana tersebut telah ditransfer ke pemerintah daerah dan diterima secara penuh hingga 4 Mei 2026.
"Transfer ke daerah sebesar Rp10,65 triliun sudah diterima semua oleh daerah dan telah tuntas," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).Baca Juga:
Dengan rampungnya penyaluran anggaran, pemerintah daerah kini memiliki kapasitas penuh untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) yang telah terealisasi 100 persen di tiga provinsi terdampak.
Untuk pembangunan hunian sementara (huntara), capaian saat ini telah mencapai 93 persen. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian tersebut.
Sementara itu, pemulihan sektor ekonomi juga menunjukkan perkembangan positif. Aktivitas pasar di Sumatera Barat telah pulih 100 persen, disusul Sumatera Utara 98,2 persen, dan Aceh sebesar 89 persen.
Di sektor layanan publik, seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi secara penuh.
Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dipercepat guna memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mempelajari berbagai strategi pembangunan perumahan dari negara lain untuk
NASIONAL
JAKARTA Industri smartphone diprediksi semakin ramai pada Agustus 2026. Sejumlah produsen ponsel besar bersiap menghadirkan perangkat te
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasi PAD
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Sistem Pengelol
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan perguruan tinggi memiliki
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penanganan perkara d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tidak hanya diberikan kepada institusi tertentu seperti TNI d
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya penurunan tingkat k
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garud
EKONOMI