Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membantah kabar yang menyebutkan akan membuka sebanyak 9.759 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut, Chusnul Fanany Sitorus, mengatakan angka tersebut bukan jumlah formasi resmi yang akan dibuka pemerintah daerah.
"Tidak benar Pemprov Sumut membuka penerimaan CPNS sebanyak 9.759 formasi," kata Chusnul di Medan, Rabu, 6 Mei 2026.Baca Juga:
Menurut dia, angka 9.759 merupakan total usulan kebutuhan pegawai dari 21 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Usulan tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan proses verifikasi.
Ia menjelaskan verifikasi dilakukan dengan mengacu pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
"Angka 9.759 tersebut adalah data dari usulan 21 OPD yang masih diproses dan diverifikasi sesuai surat Menpan-RB dengan memperhatikan ketersediaan anggaran APBN maupun APBD dengan prinsip zero growth," ujar Chusnul.
Ia menegaskan penetapan jumlah formasi aparatur sipil negara merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB.
Hingga saat ini, kata dia, belum ada keputusan final terkait jumlah formasi CPNS untuk Pemprov Sumut pada 2026.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan informasi yang beredar mengenai pembukaan 9.759 formasi CPNS tidak akurat.
Menurut Erwin, pemerintah provinsi saat ini masih melakukan pendataan dan verifikasi atas kebutuhan pegawai dari masing-masing OPD.
"Jadi informasi formasi 9.759 itu tidak benar," kata Erwin.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN