Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik Berkualitas di Asahan
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Ahmad Dofiri, meluruskan polemik istilah "jalur kuota khusus" dalam rekrutmen anggota kepolisian yang sebelumnya disebut akan dihapus.
Ia menegaskan terjadi kesalahpahaman atas pernyataannya yang kemudian berkembang menjadi isu adanya "kuota khusus berbayar".
Dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Mei 2026, Dofiri menepis narasi yang menyebut adanya praktik pembayaran dalam rekrutmen Polri.Baca Juga:
Ia menyindir interpretasi tersebut yang dianggap berlebihan.
"Saya tidak pernah bilang kuota khusus berbayar. Masa seperti pulsa," ujarnya.
Dofiri menjelaskan, wacana penghapusan istilah itu berangkat dari aspirasi masyarakat yang menyoroti dugaan praktik tidak transparan dalam proses penerimaan anggota Polri.
Namun, ia menegaskan bahwa Polri tidak mengenal skema "jalur khusus berbayar" sebagaimana yang beredar di publik.
Menurutnya, istilah "kuota khusus" pada masa sebelumnya digunakan untuk mengakomodasi calon anggota dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta jalur prestasi.
Namun, istilah tersebut kerap disalahartikan dan menimbulkan persepsi adanya jalur tidak resmi dalam rekrutmen.
"Yang dimaksud kuota khusus itu sebenarnya untuk afirmasi daerah dan prestasi. Tapi di lapangan sering dipelintir," kata dia.
Dofiri menambahkan, ke depan skema tersebut tetap akan dipertahankan, namun dengan mekanisme yang lebih ketat dan terukur.
Ia menegaskan bahwa setiap jalur seleksi harus sesuai kebutuhan institusi dan tidak boleh disalahgunakan.
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
MEDAN Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D, membenarkan dirinya telah dipanggil oleh Kejaksa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan
POLITIK
JAKARTA Pertamina Patra Niaga mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung penguatan sektor energi nasional. Penghargaan Satyal
EKONOMI