JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam bentuk 10 buku rekomendasi kebijakan reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari tiga jam dan membahas arah reformasi institusi kepolisian hingga target penyelesaian tahun 2029.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan, seluruh hasil kerja komisi telah dirangkum dalam 10 buku laporan yang berisi analisis, evaluasi, serta alternatif kebijakan reformasi Polri secara menyeluruh.
"Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku yang menyangkut keseluruhan policy reform dan policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun Polri secara internal," ujar Jimly usai pertemuan.Baca Juga:
Jimly menjelaskan, penyusunan laporan tersebut dilakukan melalui rangkaian penyerapan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga negara, organisasi masyarakat, internal kepolisian, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah daerah.
Menurutnya, rekomendasi yang diserahkan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari reformasi internal Polri, penguatan pengawasan, hingga usulan revisi regulasi dan penyusunan aturan turunan untuk memperkuat implementasi reformasi.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan sejumlah arahan penting. Salah satunya terkait wacana pembentukan kementerian baru di bidang keamanan yang diputuskan tidak perlu dilanjutkan.
"Setelah didiskusikan plus-minusnya, Presiden menyetujui tidak ada pembentukan kementerian baru," kata Jimly.
Selain itu, Prabowo juga menetapkan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap mengikuti sistem yang berlaku saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Komisi juga melaporkan rencana penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang mengikat dalam fungsi pengawasan.
Pemerintah menegaskan bahwa agenda reformasi Polri akan menjadi program strategis jangka menengah yang terukur, dengan target implementasi hingga 2029.*
(in/dh)
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi
EKONOMI
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
MEDAN Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D, membenarkan dirinya telah dipanggil oleh Kejaksa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan
POLITIK
