Pemkot Medan Bebaskan Denda PBB dan Beri Diskon hingga 75 Persen, Berlaku Selama Juli 2026
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial dapat diselesaikan dalam waktu paling lama tiga pekan.
Hasil pemeriksaan tersebut ditargetkan sudah dapat dipaparkan oleh Inspektorat Jenderal pada awal bulan depan.
"Paling lama tiga minggu insyaallah. Jadi paling awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026.Baca Juga:
Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pendalaman saat ini dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Inspektorat Jenderal Kemensos.
Tim tersebut tengah menelusuri dugaan malaadministrasi dalam proses pengadaan, termasuk keterlibatan dua pejabat yang telah dibebastugaskan sementara.
Menurut dia, kedua pejabat tersebut telah diganti sementara hingga proses investigasi rampung dan terdapat laporan akhir dari Inspektorat Jenderal.
"Penggantinya juga sudah kita siapkan untuk sementara, sampai nanti kemudian sudah ada laporan lengkap dari Pak Irjen," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan di kementeriannya tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan.
"Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam," kata dia.
Ia menambahkan, tim khusus juga akan menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari penetapan pagu anggaran hingga harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum proses pengadaan barang dan jasa dilakukan.
Gus Ipul menekankan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.
Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembenahan internal untuk memperkuat tata kelola pengadaan di Kemensos.
Sebelumnya, dua pejabat di lingkungan Kemensos telah dibebastugaskan setelah ditemukan potensi malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2025.
Salah satunya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di satuan kerja Sekretariat Jenderal.
Gus Ipul menugaskan Inspektorat Jenderal untuk melanjutkan pendalaman serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan perlengkapan sepatu yang sempat menjadi sorotan publik.*
(km/ad)
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI
LANGKAT Penetapan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim sebagai tersangka dugaan suap proyek dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan
POLITIK
JAYAPURA TNI akan memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah rawan di Papua dengan menambah penempatan aparat keamanan. Langkah ini diamb
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan akan mempercepat proses permohonan kewarganegaraan bagi anakanak yang berstatus statele
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 141 peserta dinyatakan lulus terpilih dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Aceh. Sela
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bergerak cepat menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat saat menghadiri program Sapa W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol. Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantika
NASIONAL
SOLO Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga uji coba internasional melawan Malaysia dalam ajang Garuda Championship Series 2026 di St
OLAHRAGA