175 Calon Bintara Polri Jalani Pemeriksaan Kesehatan Tahap II di Polda Aceh
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Ia menegaskan kebijakan moratorium honorer masih berlaku dan tidak boleh dilanggar.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI serta sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
"Tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas," kata Tito.Baca Juga:
Tito menjelaskan, kebijakan pengetatan ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan belanja pegawai di daerah. Menurutnya, penambahan honorer justru berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai banyak tenaga honorer yang tidak memiliki kejelasan status dan kompetensi, khususnya di sektor administrasi. Bahkan, sebagian di antaranya merupakan titipan dari kebijakan kepala daerah sebelumnya.
"Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.
Tito juga menyinggung persoalan klasik terkait honorer yang menuntut kepastian pengangkatan menjadi PPPK atau ASN. Kondisi tersebut kerap memicu aksi demonstrasi hingga akhirnya pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan tenaga kerja agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Jangan ada lagi penambahan honorer karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan beban kepala daerah berikutnya," tegasnya.*
(k/dh)
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga b
PERTANIAN AGRIBISNIS
TEBINGTINGGI Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, untuk memberikan mot
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) un
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegur Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, menyusul banya
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL