Dituduh Jadi “Kepala Maling” MBG oleh Tiyo Ardianto, Nanik S. Deyang: Gua Enggak Pernah Diajakin Rapat!

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bantahan itu disampaikan menyusul kritik yang dilontarkan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terkait pelaksanaan program tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang beredar di media sosial, Tiyo menilai Program MBG berpotensi menjadi ruang penyelewengan anggaran apabila penerima manfaatnya tidak ditargetkan secara lebih spesifik.

Baca Juga:

• Meski Diguyur Hujan, Aliansi Rakyat Memanggil Tetap Bertahan Suarakan 10 Tuntutan untuk Pemerintah

Menurut Tiyo, angka stunting nasional yang berada di kisaran 19 persen dinilai tidak sejalan dengan target penerima manfaat program yang menjangkau hampir seluruh kelompok sasaran.

"Kalau ini untuk gizi dan stunting, angkanya 19 persen, kenapa targetnya 100 persen?" ujar Tiyo.

"Ini sebagai tanda bahwa sejak awal intensi MBG itu adalah maling berkedok gizi, sehingga menurut saya penangkapannya pak Dadan bukan karena beliau maling saja, tetap pesan presiden ke pak Dadan bahwa maling mu kurang canggih, maka diganti bu nanik yang mungkin cara malingnya akan lebih caggih," tambahnya.

Ia kemudian mengkritik tata kelola program MBG dan menilai potensi penyimpangan anggaran akan tetap ada jika sistem pelaksanaannya tidak diperbaiki.

"Setelah pak Dadan ditangkap dan bu Nanik jadi Kepala BGN saya jadi tahu kenapa bu Nanik kok sejak itu pengen malingnya ketangkap, mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya," kata Tiyo.

"Kalau sistemnya tidak diubah, kalau penerima manfaat masih tidak tertarget maka MBG sampai kapanpun maling berkedok gizi yang berpindah hanya aktornya," katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Nanik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proses pengadaan maupun pengambilan keputusan strategis ketika masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

"Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan, enak aja gua kaga ikut. pengadaan bulan juni, selain gak ikut gua ini, duh sedih deh gua. Gua gak pernah diajakin rapat," kata Nanik.

Ia mengaku sering kali tidak memperoleh informasi secara lengkap terkait agenda internal lembaga.

Bahkan, bahan rapat yang diperlukan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPR disebut baru diterimanya menjelang pelaksanaan kegiatan.

"Kalau mau RDPT aja saya tanya bahan. Dikasihnya besok, pagi mau RDPT nih bahan jadi ya gua baca di situ. Jadi gua gak tau yang disusun tuh apa. Di situlah saya kemudian apa sih yang terjadi," ujarnya.

Nanik juga menjelaskan bahwa kewenangannya saat menjabat Wakil Kepala Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik terbatas pada penanganan kejadian luar biasa atau kondisi tertentu yang membutuhkan respons cepat.

Menurut dia, fungsi investigasi yang melekat pada jabatannya tidak mencakup pengawasan terhadap pengelolaan anggaran atau proses pengadaan.

"Di situ kan dikavling, gua kan Wakil Kepala Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, tapi investigasi gua tuh dikavling lagi, cuma kalau ada kejadian KLB (kejadian luar biasa). Jadi bukan investigasi duit apa itu kaga. Jadi bagian gua tuh bagian di pinggiran banget. Jadi siapa yang berbuat gua yang jadi penyiram air," katanya.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dana maupun proses pengadaan yang menjadi sorotan publik.

Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai kritik terkait efektivitas, sasaran penerima manfaat, hingga tata kelola anggaran program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.

Hingga kini, pemerintah melalui BGN terus menegaskan komitmennya untuk menjalankan program secara transparan dan akuntabel guna mendukung peningkatan gizi masyarakat serta menekan angka stunting di Indonesia.*

(tm/ad)

Meski Diguyur Hujan, Aliansi Rakyat Memanggil Tetap Bertahan Suarakan 10 Tuntutan untuk Pemerintah

Kepala Bakom RI: Presiden Prabowo Jadi “Panglima Paling Depan” Lawan Kebocoran APBN, Mahasiswa Harusnya Dukung

Pemerintah Klaim Berhasil Pangkas Pemborosan APBN Senilai Rp300 Triliun

Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut Drastis Sejak 2018

Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Tumbuh, Tapi Ruang Fiskal Makin Menyempit

Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara