Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah warga.
Pemerintah juga memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan serta layanan yang memadai selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat berbagai program pemulihan sosial bagi anak-anak, perempuan, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Baca Juga:
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh penyintas memperoleh hak yang sama dalam proses pemulihan dan tidak ada yang tertinggal.
Fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan layanan perlindungan sosial, pendampingan kesehatan mental dan psikososial secara berkelanjutan, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan baru yang muncul akibat bencana.
Kelompok tersebut meliputi anak-anak yang kehilangan orang tua, penyandang disabilitas baru, lansia terlantar, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus selama masa pemulihan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur dasar yang lebih inklusif, responsif gender, serta ramah bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kehidupan masyarakat saat memasuki fase pemulihan permanen.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Jadi, misalnya pendirian huntara, itu harus memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan," ujar Veronica Tan saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam setiap pelaksanaan program di lapangan agar proses pemulihan berjalan lebih adil dan inklusif.
Komitmen tersebut kini telah terintegrasi ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.
Dokumen tersebut memuat berbagai strategi pemenuhan hak dasar kelompok rentan sekaligus memperluas layanan psikososial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah terdampak.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kalau (anggaran) sudah ditransfer maka speed-nya (kementerian dan lembaga) akan kencang sekali (kerjanya)," kata Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera tidak hanya mampu memulihkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terdampak bencana.* (ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.