Gerindra: Jangan Ada Upaya Memecah Belah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
JAKARTA Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gi
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah dikabarkan tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai status rancangan aturan tersebut maupun tahapan penyusunannya.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pihaknya belum pernah membahas rancangan Perpres AI sebagaimana yang ramai diberitakan.Baca Juga:
"Di kami belum pernah ada bahasan," kata Haryo, Rabu (24/6/2026).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak secara tegas membenarkan keberadaan rancangan Perpres tersebut.
Meski demikian, Airlangga menilai penggunaan teknologi AI sangat relevan untuk mendukung program pemerintah yang memiliki skala besar dan proses yang dilakukan secara berulang.
"Kalau misalnya AI kan untuk seluruh aplikasi terutama aplikasi yang skalanya besar dan juga untuk skalanya berulang. Jadi untuk memudahkan ini bagian dari proses lah AI itu," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, pendekatan regulasi AI masih terus dikaji karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat.
Banyak negara saat ini juga masih menerapkan konsep regulatory sandbox agar aturan yang dibuat tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan di masa mendatang.
"Ya nanti kita lihat, ini kan masih regulatory sandbox di berbagai dunia juga masih regulatory sandbox. Jadi artinya regulasi yang bisa mengikuti daripada perkembangan zaman dan bisa juga diubah bergantung kebutuhan," katanya.
Informasi mengenai penyusunan Perpres AI sebelumnya dilaporkan Reuters yang menyebut Indonesia sedang menyiapkan aturan untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke berbagai program strategis pemerintah.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa AI akan dimanfaatkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang memiliki anggaran sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 268 triliun per tahun.
Teknologi AI direncanakan digunakan untuk membantu penyusunan menu makanan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, memantau keamanan pangan, hingga memprediksi kebutuhan dan permintaan makanan di berbagai wilayah.
Selain sektor pangan, AI juga disebut akan dimanfaatkan dalam sektor kesehatan, termasuk mendukung program skrining kesehatan masyarakat.
Berdasarkan draf yang disebut diperoleh Reuters, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penerapan AI bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk periode 2026 hingga 2029.
Peta jalan tersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di berbagai sektor strategis.
"Draf tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Saat ini sedang menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto," tulis Reuters dalam laporannya.
Pemerintah bahkan disebut meyakini penerapan AI berpotensi mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12 persen pada tahun 2030.
Selain itu, rancangan aturan tersebut juga memuat usulan pembentukan sovereign AI fund yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dana tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem AI nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi transformasi digital global.
Dalam proses penyusunannya, sejumlah perusahaan teknologi global disebut turut memberikan masukan kepada pemerintah.
Analis teknologi sekaligus anggota satuan tugas AI pemerintah, Wahyudi Djafar, mengatakan beberapa perusahaan yang ikut memberikan masukan antara lain Meta, IBM, dan Microsoft.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun regulasi yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjaga keamanan dan tata kelola pemanfaatan AI di Indonesia.
Jika nantinya resmi diterbitkan, Perpres AI akan menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur arah pengembangan kecerdasan buatan nasional sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.* (km/ad)
JAKARTA Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gi
POLITIK
Oleh Marsda TNI Dr. Budhi AchmadiDI tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit
OPINI
JAKARTA Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melaju cepat dan diprediksi menjadi salah satu
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persoalan agraria dinilai masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, meskipun pemerintah terus mendorong investas
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong percepatan penataan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) membantah isu yang menyebut pemerintah melakukan pengondisian terhadap
NASIONAL
MEDAN Nama Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menjadi sorotan setelah dimintai keterangan oleh penyidik Asisten Tindak Pidana
SOSOK
BATAM Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menyelenggarakan The 1st International Conference on The Strait of M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Kejaksaan Agung mengusut secara tuntas temuan 41 nam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia
NASIONAL