30 Persen Penduduk Indonesia Adalah Anak-anak, UGM Ungkap Akses Kesehatan dan Pendidikan Belum Merata

YOGYAKARTA – Anak-anak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Basilica Dyah Putranti, menilai anak harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang kelak menjadi bagian dari kelompok usia produktif dan penopang pembangunan nasional.

Baca Juga:

• Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Hal itu disampaikannya dalam siniar bertajuk "Anak Sebagai Penduduk Masa Depan: Antara Kerentanan dan Ketangguhan", Jumat (24/7/2026).

"Anak adalah investasi masa depan yang kelak akan memasuki usia produktif dan menjadi penopang keberlanjutan kehidupan masyarakat," kata Basilica.

Perempuan yang akrab disapa Lica itu menjelaskan, Indonesia kini menghadapi perubahan struktur demografi.

Jika sebelumnya tantangan terbesar adalah ledakan jumlah penduduk, kini kondisi mulai bergeser ke meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan menurunnya angka kelahiran.

"Nah kalau kita lihat trennya di Indonesia, tantangannya sekarang terkait perubahan demografi. Dulu kita menghadapi ledakan penduduk, sekarang jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat, dan malah jumlah penduduk usia muda atau angka kelahiran justru menurun," ujarnya.

Menurut Lica, kondisi tersebut membuat kualitas tumbuh kembang anak menjadi semakin penting.

Anak tidak seharusnya dipandang hanya sebagai angka dalam statistik kependudukan, melainkan sebagai modal manusia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

"Ia harus kita pandang sebagai seseorang yang punya keahlian, dan potensinya yang harus diasah untuk menjadi manfaat bagi keberlanjutan," tuturnya.

Lica mengatakan kondisi anak harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan, kondisi psikososial, hingga dukungan yang diberikan keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan penelitian PSKK UGM di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), prevalensi stunting di kedua wilayah tersebut relatif hampir sama.

Di Jakarta angka stunting tercatat 17,2 persen, sedangkan di DIY mencapai 17,4 persen.

"Nggak jauh berbeda karena kita tahu bahwa kedua kota tersebut sudah memiliki layanan kesehatan yang cukup baik. Sama seperti angka kematian bayi, itu sudah jauh menurun," ungkapnya.

Meski demikian, menurut Lica, kondisi tersebut belum mencerminkan situasi di seluruh Indonesia.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal.

"Masih ada kendala lain, misalnya jaminan kesehatan yang belum bisa dinikmati semua anak, terutama dalam hal ini anak-anak yang ada di daerah tertinggal," katanya.

Kesenjangan tersebut dinilai berpotensi membuat sebagian anak tidak memperoleh layanan kesehatan, pemeriksaan medis, maupun intervensi gizi yang memadai.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian.

Penelitian PSKK UGM menunjukkan angka partisipasi sekolah di Jakarta dan DIY masih cukup tinggi.

Namun, pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun, angkanya mulai mengalami penurunan.

Di kedua wilayah tersebut, angka partisipasi sekolah berada di kisaran 88 persen, sedangkan secara nasional hanya sekitar 74 persen.

Menurut Lica, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena usia tersebut merupakan masa penting dalam mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja.

"Ini harus kita waspadai, karena justru saat anak-anak memasuki usia produktif, mereka malah tidak cukup mendapatkan ruang untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan," ujar Lica.

Ia menilai pendidikan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas generasi muda sehingga mampu bersaing di masa depan.

Selain memenuhi kebutuhan dasar anak, Lica juga menekankan pentingnya menciptakan sistem sosial yang inklusif.

Menurutnya, anak perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika pemerintah menyusun kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, seperti pembangunan kota ramah anak.

"Misalnya untuk mendesain kota ramah anak, ya sudah seharusnya anak-anak itu dilibatkan dalam forum, tidak kemudian hanya dijadikan sasaran saja," ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang mendorong kesetaraan, perlindungan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.

Lica berharap orang tua maupun para pengambil kebijakan lebih banyak mendengarkan suara anak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Poin kita dalam memaknai inklusivitas adalah bagaimana kemudian kita dapat memperhatikan apa yang dipikirkan oleh anak-anak," tutupnya.* (km/ad)

Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Ribuan Demonstran Bersorak! Menteri Pendidikan India Mundur usai Skandal Kebocoran Soal Ujian Rugikan 2 Juta Peserta

Anak Down Syndrome Tampil Memukau di Hari Anak Nasional Medan, Rico Waas: Masa Depan Kota Ada di Tangan Mereka

Kiran dan Tania Curi Perhatian di Hari Anak Nasional Medan, Rico Waas: Anak Indonesia Berpotensi Besar

Nommensen Festival 2026: Ketika Hiburan Lebih Diutamakan daripada Pendidikan dan Penelitian

Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah pada 2026, Libatkan 1,1 Juta Tenaga Kerja