Pendiri Beranda Ruang Diskusi Ungkap Kunci Penyelesaian BLBI: Bukan Sekadar Kejar Aset

JAKARTA — Penyelesaian persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka setelah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Pemerintah tidak hanya perlu mengejar pemulihan aset negara, tetapi juga membuka ruang dialog agar setiap persoalan tagihan dapat diverifikasi berdasarkan data, dokumen, dan dasar hukum yang jelas.

Pandangan tersebut disampaikan Dar Edi Yoga, salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bersihkan Parit Tersumbat di Jalan Taduan, Target Pasang U-Ditch pada 2027

Menurut dia, dialog antara pemerintah dan para obligor BLBI tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pelonggaran terhadap kewajiban ataupun penegakan hukum.

Sebaliknya, dialog dinilai diperlukan untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung transparan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

"Dialog bukan berarti melemahkan penegakan hukum atau menghapus kewajiban obligor. Dialog justru diperlukan untuk memastikan setiap tagihan memiliki dasar data, dokumen, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Dar Edi Yoga.

Dar Edi Yoga mengatakan persoalan BLBI memiliki karakteristik yang beragam.

Karena itu, menurut dia, seluruh obligor tidak dapat ditempatkan dalam posisi yang sama.

Ia menilai terdapat pihak yang memang harus memenuhi kewajibannya kepada negara.

Namun, ada pula persoalan yang berkaitan dengan perbedaan data, besaran tagihan, status hukum, hingga proses administrasi yang masih perlu diuji dan diklarifikasi.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dinilai perlu menyediakan kanal komunikasi agar setiap keberatan dapat disampaikan dan diuji berdasarkan bukti.

"Negara perlu membedakan antara pihak yang sengaja menghindari kewajiban dengan pihak yang memiliki keberatan berdasarkan bukti dan argumentasi yang bisa diuji. Menyamakan seluruh obligor justru berpotensi mengabaikan aspek keadilan," katanya.

Menurut Dar Edi Yoga, panjangnya proses penyelesaian BLBI menjadi alasan lain pentingnya verifikasi data secara terbuka.

Selama lebih dari 20 tahun, penyelesaian persoalan BLBI telah melewati berbagai perubahan kebijakan, regulasi, dan pergantian institusi.

Kondisi tersebut dinilai memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi maupun persoalan administratif yang perlu ditelusuri kembali secara objektif.

Ia menegaskan verifikasi tidak berarti pemerintah mundur dari upaya pemulihan aset negara.

Justru, proses tersebut dapat memperkuat posisi negara apabila seluruh kewajiban memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dar Edi Yoga juga berpandangan pemerintah tidak perlu khawatir membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang masih memiliki keberatan terhadap tagihan BLBI.

Jika setelah proses klarifikasi ditemukan bahwa kewajiban tersebut sah dan masih harus dibayarkan, obligor tidak memiliki alasan untuk menghindari penyelesaian.

Sebaliknya, apabila ditemukan kekeliruan administratif atau perhitungan, koreksi perlu dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, keberanian melakukan koreksi bukan tanda kelemahan pemerintah.

Sebaliknya, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa negara bekerja berdasarkan hukum dan bukti.

"Negara yang kuat bukan hanya negara yang tegas, tetapi juga negara yang bersedia mendengar, memeriksa kembali, dan memperbaiki apabila ditemukan kekeliruan," tegasnya.

Dar Edi Yoga menilai keberhasilan penyelesaian BLBI tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah aset yang berhasil dikembalikan kepada negara.

Menurut dia, aspek lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.

Proses penyelesaian BLBI, kata dia, harus menunjukkan bahwa negara menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan transparan.

Di sisi lain, negara juga perlu memastikan hak pihak-pihak yang memiliki dasar keberatan tidak diabaikan.

Karena itu, ia berharap pemerintah menempatkan penyelesaian BLBI dalam kerangka yang lebih luas, yakni memulihkan hak negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bahwa ketegasan negara dan prinsip keadilan tidak harus dipertentangkan dalam penyelesaian persoalan hukum dan keuangan.

Pada akhirnya, penyelesaian BLBI diharapkan tidak berhenti pada persoalan berapa besar aset yang berhasil ditagih.

Proses tersebut juga diharapkan dapat melahirkan standar baru mengenai cara negara menyelesaikan persoalan hukum dan keuangan yang berlangsung panjang dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.* (ad)

Pemko Medan Bersihkan Parit Tersumbat di Jalan Taduan, Target Pasang U-Ditch pada 2027

Keputusan Dewan Pers Diabaikan, Eka Siapkan Gugatan Pidana Maupun Perdata terhadap Jejaring Media Radakbabel.com

Pakar Bongkar Gaya Febrie Adriansyah Semasa Jabat Jampidsus: Dia Sering Lakukan Itu

Tak Terima Sprindik, Roy Suryo Ngotot Praperadilan Keempat Kalinya!

Kronologi Penangkapan 2 Warga Terkait Pidato Prabowo soal Nuklir Iran

Geger Makalah Nobel MBG, Istana hingga Kemendagri Kompak Turun Tangan