Adik Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Jalan: Tidak Akan Berhenti!
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan keluhan masyarakat yang berharap pemerintah tidak lagi membuat kebijakan terkait kenaikan pajak. Keluhan tersebut diterimanya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) di Kalimantan Selatan pada masa reses DPR RI baru-baru ini.
“Mereka menaruh harapan besar agar tidak ada kebijakan yang semakin memberatkan, terutama dalam hal perpajakan,” kata Habib Aboe dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025). “Mereka berharap pemerintah tidak menaikkan pajak yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.
Selain menyampaikan aspirasi terkait perpajakan, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi perekonomian. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, banyak warga berharap bantuan sosial terus dikucurkan dan dapat menjangkau masyarakat yang kurang mampu.
“Ada permintaan untuk menstabilkan harga pangan melalui operasi pasar. Selain itu, mereka berharap adanya bantuan sosial yang dapat mendorong daya beli masyarakat,” ujar Habib Aboe. Dalam kunjungannya, ia juga menerima masukan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan. Menurutnya, BNN Kalsel membutuhkan fasilitas operasional yang lebih memadai.
Hingga saat ini, mereka masih menggunakan gedung pinjaman dari pemerintah provinsi. “BNN Kalsel memerlukan gedung baru agar dapat menjalankan tugas pemberantasan narkoba secara optimal. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,” tegas Habib Aboe, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKS.
Setelah masa reses berakhir dan rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2024-2025 digelar, ia memastikan akan menyampaikan aspirasi tersebut dalam forum legislatif. Habib Aboe berharap, masukan dari masyarakat dan mitra kerja bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah.
(christie)
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Mak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI