Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
NEW YORK -Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan sidang darurat pada hari ini untuk membahas peningkatan ketegangan di Lebanon setelah serangan udara Israel yang terjadi untuk kedua kalinya dalam sepekan. Sidang ini diselenggarakan atas permintaan Perancis dan akan dimulai pukul 6 sore waktu setempat.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dijadwalkan akan memberikan pidato pembukaan pada sesi yang penting ini, di tengah situasi yang semakin memburuk di Lebanon. Misi Permanen Slovenia, yang saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan, mengonfirmasi jadwal sidang tersebut dan menekankan urgensi untuk segera mencari solusi.
Serangan udara terbaru yang dilancarkan oleh Israel terjadi setelah serangan sebelumnya yang melibatkan penggunaan pager dan perangkat radio di Lebanon, yang dituduhkan dilakukan oleh Israel. Dalam serangan tersebut, dilaporkan sedikitnya 37 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka, dengan sekitar 400 orang dalam kondisi kritis akibat cedera yang parah, termasuk kehilangan tangan, mata, serta luka bakar serius.
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa lebih dari 560 orang, termasuk 95 perempuan dan 50 anak-anak, telah kehilangan nyawa akibat konflik yang berkepanjangan ini. Angka tersebut menunjukkan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat sipil, yang menjadi korban utama dalam setiap peningkatan konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon, khususnya Hizbullah.
Di tengah kekacauan ini, Menlu Lebanon juga telah meminta bantuan dari Amerika Serikat, menekankan bahwa hanya Washington yang dapat memainkan peran kunci dalam menghentikan serangan Israel dan meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Seruan ini menunjukkan ketergantungan Lebanon pada dukungan internasional untuk menghadapi situasi yang semakin sulit.
Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengadakan sesi darurat pada 20 September untuk membahas insiden yang melibatkan peralatan komunikasi nirkabel yang diserang. Situasi ini semakin menegaskan perlunya perhatian dunia internasional untuk mencari jalan keluar dari krisis yang berkelanjutan di Lebanon, di mana kehidupan warga sipil terus terancam oleh ketegangan militer yang tak kunjung mereda.
Dengan sidang darurat yang berlangsung hari ini, dunia akan mengamati langkah-langkah yang akan diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang telah menimbulkan dampak besar bagi rakyat Lebanon. Penanganan yang efektif dan kolaboratif dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan yang rawan konflik ini.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL