Mitra SPPG Bakal Geruduk DPR 1 Oktober, Ini 4 Tuntutan soal Program MBG yang Akan Disuarakan
JAKARTA Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menemui pimpinan Ombudsman RI untuk membahas temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam sidak itu, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan lapas.Baca Juga:
Aris mengatakan pertemuan dengan Ombudsman dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai temuan tersebut.
Data itu diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif.
"Untuk mendapatkan data-data lebih lengkap, ya, sehingga kita bisa equal ya, mendapatkan data secara komprehensif dan akurat, sehingga bisa menambah hasil yang objektiflah, ya, untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Aris di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Selain membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Aris mengatakan pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut dan upaya pembenahan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Menurut dia, pengalaman dari kasus Lapas Cibinong akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap lapas dan rumah tahanan negara (rutan) lainnya.
"Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah, ya. Nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong," ujarnya.
Aris juga mengatakan persoalan kapasitas berlebih atau overcapacity di lapas menjadi salah satu hal yang akan dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Nah, nanti akan kita bicarakan dengan kementerian dan lembaga yang terkait secepat-cepatnya," tutur dia.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil sidak Lapas Cibinong secara komprehensif dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 29 September 2026.
"Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Bappisus," kata Nuzran.
Nuzran mengatakan Ombudsman akan menyampaikan fakta yang ditemukan di lapangan dan tidak ingin mendahului proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut.
"Ya, kami sekali lagi akan memberikan fakta lapangan, itu yang akan kami sampaikan. Dan di Komisi II nanti akan kami sampaikan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dan apa fakta yang terjadi pada tanggal 23 kemarin," ucap dia.
Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong terungkap ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan tim menemukan bangunan yang disebut sebagai "klaster mewah" dan dihuni oleh sejumlah warga binaan.
Di area tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir.
Saat masuk ke salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas yang menyerupai apartemen.
Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta sejumlah fasilitas lainnya.
"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).
Selain bangunan tersebut, Ombudsman menemukan fasilitas kebugaran atau fitness yang disebut lengkap.
Tim juga menemukan pembangunan simulator golf yang masih berlangsung.
Ombudsman juga menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan.
Akses keluar dari rumah-rumah petak tersebut disebut tidak terkunci dan terhubung langsung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.
Dalam pemeriksaan di lapangan, Ombudsman juga melakukan wawancara dengan sejumlah pihak.
Salah satu penghuni disebut mengakui membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
"Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah, tetapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi," ujarnya.
Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di Lapas Cibinong.
Ombudsman juga menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Pembahasan kasus Lapas Cibinong selanjutnya akan dilakukan bersama lembaga terkait, termasuk melalui rapat dengan Komisi II DPR.
Temuan Ombudsman akan menjadi salah satu bahan untuk mendalami kondisi dan tata kelola lembaga pemasyarakatan.* (km/ad)
JAKARTA Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada
NASIONAL
BATU BARA Sehubungan dengan pemberitaan media online, dan akun media sosial pada tanggal 23 September 2026 berjudul Dugaan Pungutan terka
PENDIDIKAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar insta
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai unt
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL