Gempuran AI dan 'Buzzer' Makin Masif, Ketum PWI dan Dedi Mulyadi Kompak 'Warning' Jurnalis Jabar Jaga Marwah

BANDUNG- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengingatkan insan pers untuk tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem media akibat perkembangan media sosial, kecerdasan buatan (AI), serta perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

Pesan tersebut disampaikan Munir saat melantik Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon bersama jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Pelantikan turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengingatkan wartawan agar tetap mengedepankan independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Baca Juga:

• Terjepit Algoritma Digital, Ketum PWI Desak Negara 'Turun Tangan' Selamatkan Ekosistem Pers

Munir mengatakan tantangan pers saat ini tidak lagi sebatas persaingan antarperusahaan media. Perkembangan platform digital telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi secara cepat.

Informasi kini dapat dibuat dan disebarluaskan siapa saja dalam hitungan detik. Di sisi lain, perkembangan AI juga memungkinkan produksi konten berlangsung semakin cepat.

Menurut Munir, kondisi tersebut membuat pers profesional harus memiliki pembeda yang jelas dengan informasi yang beredar di ruang digital.

"Media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi adaptasi itu tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik," ujar Munir.

Dia menyebut kekuatan utama pers tetap berada pada proses jurnalistik, seperti verifikasi, akurasi, konfirmasi, keberimbangan, kepatuhan terhadap kode etik, serta tanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, wartawan menurutnya tidak cukup hanya mengejar kecepatan dalam menyajikan berita. Kebenaran dan kredibilitas tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Munir juga menyampaikan posisi PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan jumlah anggota yang besar membawa tanggung jawab dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Dia meminta perkembangan teknologi tidak dihadapi dengan ketakutan. Wartawan justru perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memanfaatkan teknologi, termasuk AI dan media sosial, sebagai alat pendukung pekerjaan jurnalistik.

Namun, teknologi menurut Munir tidak dapat menggantikan tanggung jawab wartawan dalam memeriksa kebenaran informasi, memberikan konteks, melakukan verifikasi, dan mempertanggungjawabkan produk jurnalistik kepada publik.

Munir juga berpesan kepada jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 agar tidak memandang jabatan organisasi sekadar sebagai penghormatan.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pengurus harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk menjaga profesionalisme wartawan dan organisasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya posisi pers sebagai organisasi dan profesi yang menyajikan informasi secara objektif kepada masyarakat.

"PWI organisasi tertua di Indonesia, organisasi terbesar untuk objektif dalam menyajikan pemberitaan," kata Dedi.

Dedi menilai pesan mengenai objektivitas menjadi relevan di tengah ruang informasi yang kini juga dipenuhi konten media sosial, buzzer, influencer, serta berbagai informasi yang mengikuti mekanisme algoritma platform digital.

Menurutnya, pers profesional memiliki posisi berbeda dari konten yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Wartawan tetap dituntut bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, independensi, dan objektivitas.

Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut menjadi awal untuk membangun dan menjaga marwah pers nasional.

PWI Jawa Barat saat ini memiliki sekitar seribu anggota yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota serta empat kelompok kerja di Bandung.

Tantan mengatakan kekuatan tersebut dapat digunakan untuk ikut mengawal pembangunan daerah sekaligus menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Sinergi antara pers dan pemerintah, kata dia, tidak berarti menghilangkan independensi. Pers tetap dapat menjadi mitra dalam pembangunan sekaligus menyampaikan kritik, mengungkap persoalan masyarakat, dan mengawasi kebijakan publik.

Di tengah perubahan teknologi, media sosial, dan AI, tantangan pers tidak hanya mengenai kemampuan mengikuti perkembangan platform. Pers juga dituntut mempertahankan prinsip jurnalistik agar tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerja jurnalistik, sementara independensi, objektivitas, verifikasi, integritas, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi prinsip dalam penyajian informasi.* (dh)

Bentuk Kepedulian,Kepala BKAD Batu Bara, Rijali, Jenguk Insan Pers Ucok Kodam Ditengah Kesibukan.