Densus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi
JAKARTA Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka terkait tindak pidana terorisme di enam provinsi. Penangkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Rocky Gerung menegaskan lembaga yang kini ditempatinya bukan bertugas mengkritik kebijakan pemerintah. Menurutnya, Wantimpres justru harus tetap bersikap kritis dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Rocky setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia membedakan makna bersikap kritis dengan melakukan kritik terhadap pemerintah.
"Bukan mengkritik. Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh," kata Rocky.Baca Juga:
Rocky menjelaskan, sikap kritis dibutuhkan karena setiap program pemerintah dapat memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat, baik positif maupun negatif.
"Karena pasti ada persepsi negatif, ada persepsi positif. Dua-duanya persepsi tuh," ujarnya.
Menurut Rocky, pertimbangan yang diberikan Wantimpres lebih berkaitan dengan ranah etis dan cara melihat persoalan secara menyeluruh. Ia menilai lembaga tersebut perlu memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi persoalan sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden.
"Mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan untuk melihat detail persoalannya di mana. Dan itu yang dijadikan pertimbangan tuh," tuturnya.
Rocky kemudian menjelaskan pembagian peran dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Menurut dia, Wantimpres lebih banyak bekerja pada aspek mengingat dan menimbang, sedangkan keputusan dan penetapan kebijakan tetap berada pada Presiden.
"Kan anda biasa kalau bikin surat keputusan tuh, mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan. Penetapannya ada pada presiden," jelas Rocky.
Secara kelembagaan, Wantimpres memang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Rocky juga mengatakan pertimbangan yang bersifat teknis akan ditangani oleh penasihat khusus dan utusan khusus Presiden yang memiliki bidang masing-masing.
"Teknis ada penasihat khusus teknis Pak Presiden tentang luar negeri, tentang pertahanan segala macam," katanya.
Dengan demikian, Rocky menggambarkan peran Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan dari sisi etis dan substansial, sementara pelaksanaan serta penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Presiden.* (k/dh)
JAKARTA Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka terkait tindak pidana terorisme di enam provinsi. Penangkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Muhammad Nuh, 51 tahun, tewas dalam k
PERISTIWA
MEDAN PSMS Medan tampil meyakinkan setelah menghancurkan Persikad Depok dengan skor 40 dalam lanjutan Liga 2. Kemenangan telak tersebut
OLAHRAGA
JAKARTA Pelaporan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencal
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Binsar Nasution, diduga menjadi korban penikaman setelah mengikuti ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Suasana setelah kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Si
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsti
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBAWA BARAT Pulau Kenawa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Ahad, 4 Oktob
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima putusan bebas terhadap delapan mantan petinggi bank pembangunan daerah yang terseret kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres mengalami perubahan dalam jumlah anggota dan skema hak keuangan dari pemerintahan Pr
NASIONAL