Mahasabha XIII PHDI Digelar di Jakarta, Masa Depan Umat Hindu hingga Indonesia Emas 2045 Dibahas
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) melalui LPPM UPNVJ Press bersama Damera Press menerbitkan buku Kondisi Sosial atas Praktik MBG: Antara Mitos Medsos dan Realitas. Buku edisi pertama yang terbit pada September 2026 itu mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai sudut pandang akademik.
Buku tersebut menjadi salah satu bunga rampai yang membahas MBG secara lintas disiplin. Sejumlah akademisi UPNVJ menggunakan data dan analisis ilmiah untuk menguji berbagai pandangan mengenai program tersebut yang berkembang di media sosial.
Pembahasan dalam buku mencakup aspek hukum, persepsi siswa dan guru, digitalisasi pelaksanaan program, inflasi hingga ekonomi sirkular.
Diani Sadiawati dan Edward Benedictus Roring membahas implikasi regulasi setelah program berjalan. Sementara Purwanto mengulas persepsi siswa dan guru di Jakarta serta Bekasi.
Kemudian Dr Alfatih S. Manggabarani membahas digitalisasi pelaksanaan MBG melalui siklus PDCA. Dr Fachru Nofrian menganalisis kondisi inflasi sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG.
Sementara Prof Dianwicaksih Arieftiara mengaitkan program tersebut dengan konsep ekonomi sirkular sebagai bagian dari bela negara. Buku itu juga memuat tulisan Rémy Herrera, peneliti CNRS Prancis, yang membahas ketahanan Kuba menghadapi blokade.
Kajian MBG dan Dampak Ekonomi
Salah satu pembahasan yang menonjol berasal dari Dr Fachru Nofrian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta sekaligus Sekretaris Jenderal Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI).
Dalam bab berjudul "Inflasi dengan dan tanpa Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia Periode 2023-2025", Fachru mengkaji MBG sebagai program ekonomi berskala besar yang dinilai dapat memengaruhi permintaan agregat dan pendapatan.
Berdasarkan temuan awal yang disampaikan dalam buku, harga bahan pangan cenderung lebih stabil seiring berjalannya program. Fachru juga berpendapat pendekatan universal dapat menjadi pilihan karena program yang hanya mengandalkan penargetan berdasarkan data berpotensi meleset dari sasaran.
"MBG tidak bisa dinilai hanya dari besarnya anggaran. Ini investasi jangka panjang yang menggerakkan permintaan, dari petani, pemasok, hingga pekerja dapur di daerah," ujar Fachru.
Meski demikian, Fachru menegaskan temuan mengenai inflasi tersebut masih perlu diuji lebih lanjut menggunakan analisis ekonometrik.
Tidak Hanya Membela Program
Buku tersebut tidak semata-mata memberikan pembelaan terhadap program MBG. Dalam pembahasan hukum, para penulis mendorong agar program berskala nasional memiliki kerangka regulasi yang lengkap sejak awal.
Sejumlah aspek yang disoroti meliputi standar keamanan pangan, pembagian peran antarlembaga, serta mekanisme pemulihan apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan.
Bab mengenai persepsi juga mencatat adanya keluhan guru terkait mutu makanan dan distribusi. Sementara pembahasan digitalisasi mengakui masih terdapat kesenjangan infrastruktur di sejumlah daerah.
Para penulis menyebut kajian tersebut sebagai penelitian awal yang masih terbuka untuk disempurnakan melalui penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sampel yang lebih besar, serta metode analisis yang lebih ketat.
Kehadiran buku tersebut diharapkan dapat memperkaya diskusi publik mengenai MBG di tengah berbagai perdebatan yang berkembang, termasuk kritik terkait kasus keracunan makanan dan informasi yang beredar di media sosial.
Melalui pendekatan akademik, kritik maupun dukungan terhadap program diharapkan dapat dibaca berdasarkan data sehingga evaluasi kebijakan tidak hanya mengikuti isu yang sedang ramai diperbincangkan.
Buku Kondisi Sosial atas Praktik MBG: Antara Mitos Medsos dan Realitas ditujukan untuk akademisi, pengambil kebijakan, pelaksana program, maupun masyarakat umum sebagai bahan diskusi mengenai pelaksanaan MBG di Indonesia.* (dh)
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas dengan Malaysia. Hal itu disampai
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau penyelesaian pembangunan Stadion Teladan dan menemukan sejumlah bagian yang masih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Istana membantah isu adanya upaya menyingkirkan orangorang Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari pemerintahan Presiden Prabo
POLITIK
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim disebut sudah mengetahui keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar telah menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pilpres 2029. Nam
POLITIK
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial RS yang diduga menjadi kurir narkotika ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan tinda
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh mematangkan kesiapan pengamanan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahu
NASIONAL