Respons Dewan Pers Usai Prabowo Sebut Wartawan 'Londo Ireng': Presiden Dinilai Alergi Kritik
JAKARTA Dewan Pers merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelompok kritis, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat,
POLITIK
BITVONLINE.COM –PT Pertamina Patra Niaga, melalui Sekretaris Perusahaan Heppy Wulansari, menargetkan pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite tahap pertama selesai pada akhir September 2024. Pendaftaran QR Code ini diperuntukkan khusus bagi kendaraan roda empat, dan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah.
Menurut Heppy, tahap pertama dari pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan pada wilayah Jawa, Madura, Bali (Hamali), serta sebagian wilayah non-Jamali seperti Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika. “Kami berharap tahap pertama dapat tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Tahap berikutnya akan dilakukan paling cepat pada bulan Oktober-November 2024,” ungkap Heppy dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/8).
Saat ini, sebanyak 3,9 juta pendaftar telah terverifikasi dan menerima QR Code. Untuk mendaftar, masyarakat perlu menyiapkan beberapa dokumen, yakni foto KTP, foto diri, foto STNK (depan dan belakang), foto kendaraan dari berbagai sudut, serta foto KIR bagi kendaraan yang menggunakan KIR. Heppy mengingatkan agar dokumen yang diunggah jelas dan beresolusi tinggi untuk memudahkan proses verifikasi.
Pendaftaran QR Code dapat dilakukan melalui situs resmi www.subsiditepat.mypertamina.id. Heppy juga menegaskan bahwa distribusi Pertalite tidak akan dihentikan mulai 1 September 2024, dan Pertamina Patra Niaga akan terus menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. “Masyarakat tidak perlu khawatir atau termakan berita hoaks. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai dengan penugasan dari Pemerintah,” tegas Heppy.
Dengan langkah ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen mendukung program subsidi tepat sasaran dan memastikan distribusi BBM yang efisien serta tepat kepada masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Dewan Pers merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelompok kritis, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat,
POLITIK
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bid
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara layanan te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI)
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah harus berjalan seiring deng
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara terkait barang bukti emas seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa, dengan tiga anggota poli
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyampaikan pembelaannya usai ditahan penyidik Keja
HUKUM DAN KRIMINAL