Sri Mulyani: Rasio Utang Indonesia 39,2% Paling Rendah di ASEAN, Masih Aman?

JAKARTA  –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa rasio utang Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN maupun G20. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengendalian pembiayaan utang terus dilaksanakan dengan ketat untuk memastikan kesinambungan fiskal. Upaya ini termasuk memaksimalkan potensi pembiayaan non-utang, yang merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada utang sebagai sumber pembiayaan.

“Risiko utang pemerintah 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali. Rasio utang adalah pada angka 39,2 persen, termasuk terendah baik pada perbandingan negara ASEAN maupun G20,” ungkap Sri Mulyani.

Menanggapi pertanyaan dari fraksi-fraksi seperti PPP dan PKS, Sri Mulyani sepakat bahwa pengelolaan utang harus dilakukan secara prudent. Dengan pendekatan ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga target defisit anggaran tetap terjaga. Langkah-langkah yang diambil termasuk pembiayaan kreatif dan kebijakan fiskal yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga defisit fiskal, meningkatkan penerimaan negara, mempertahankan disiplin belanja, dan mendorong inovasi dalam pembiayaan. Sri Mulyani menegaskan bahwa menjaga keseimbangan fiskal merupakan prioritas utama dalam strategi ekonomi nasional.

Dalam laporan sebelumnya, Sri Mulyani juga menginformasikan bahwa pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Jumlah ini setara dengan 41,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 648,1 triliun.

“Tahun lalu, meskipun APBN menetapkan target pembiayaan utang sebesar Rp 437,8 triliun, kami hanya merealisasikan Rp 184 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Tahun ini, pembiayaan utang baru dilakukan dengan lebih selektif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya pada 13 Agustus 2024.

Sri Mulyani juga menyoroti bahwa pada tahun 2023, pemerintah mengurangi penarikan utang baru secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh penerimaan negara yang tinggi akibat lonjakan harga komoditas global, yang memungkinkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang untuk pembiayaan anggaran.

“Pada tahun lalu, kami mengalami penurunan dalam penerbitan utang, yang merupakan hasil dari kebijakan kami untuk mengerem pembiayaan utang. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Sebagai langkah ke depan, Sri Mulyani mengharapkan agar kebijakan fiskal yang telah diterapkan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil menjaga agar utang negara tetap dalam batas yang wajar dan terkendali.

Dengan komitmen pemerintah untuk menjaga pengelolaan utang secara prudent dan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan yang kreatif, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

(N/014)