Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
PADANG -Kasus tragis kematian Afif Maulana, seorang siswa SMP di Kota Padang, Sumatera Barat, terus mengemuka dengan intensitas yang semakin meningkat. Pada Rabu (3/7/2024), Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengambil langkah tegas dengan melaporkan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, ke Propam Polri terkait dugaan keterlibatan anggota polisi dalam insiden yang menyebabkan kematian Afif.
Menanggapi laporan tersebut, Suharyono dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak merasa terganggu dengan laporan tersebut. “Silakan saja. Saya bukan pelaku kejahatan kok! Saya pembela kebenaran,” ucap Suharyono saat dikonfirmasi oleh media.
Namun, Kapolda Sumbar juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tindakan LBH Padang yang menurutnya mengambil langkah-langkah yang merugikan institusi Polri. Dia menduga ada skenario tertentu yang disusun untuk merugikan nama baik institusi yang dipimpinnya. “Kalau institusi kami diinjak-injak dan dipojokkan, ya, siapa yang tidak marah? LBH sok suci. Dia mengatur skenario dan alibi sedemikian rupa, seolah-olah prediksinya yang paling benar,” tandas Suharyono.
Dalam pembelaannya, Kapolda Sumbar menegaskan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia mengklaim bahwa berbagai fakta yang telah diungkapkan, termasuk kesaksian dan barang bukti yang kuat, menunjukkan bahwa Afif Maulana mengambil keputusan untuk melompat ke sungai untuk mengamankan diri, bukan karena dianiaya oleh anggota polisi seperti yang dituduhkan.
Namun, pernyataan Suharyono ini berseberangan dengan pandangan keluarga Afif yang menggambarkan almarhum sebagai seorang anak yang baik. Kapolda Sumbar menyangkal klaim ini dengan mengutip bukti video yang menunjukkan Afif terlibat dalam tawuran dan membawa senjata tajam. “AM anak baik-baik (kata keluarga). (Namun) Buktinya dia yang mengajak tawuran dengan videonya yang diunggah di HP-nya, membawa pedang panjang di tangannya (8 Juni 2024),” ungkap Suharyono.
Dia juga menambahkan bahwa dari data dan keterangan saksi, tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa Afif pernah dibawa ke Polsek Kuranji atau termasuk dalam 18 orang yang diamankan dalam kasus tawuran tersebut.
Kontroversi atas kasus ini semakin memanas dengan pendapat publik yang terbagi, antara pihak yang mendukung upaya Suharyono dalam membela institusinya dan pihak lain yang menuntut keadilan untuk Afif Maulana dan transparansi dalam penegakan hukum. Kasus ini juga menyorot pentingnya proses penyelidikan yang teliti dan adil dalam menangani setiap kasus kematian yang mungkin melibatkan tindak kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL