CIREBON – Kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan. Enam terpidana yang sebelumnya divonis bersalah dan telah menjalani hukuman penjara, kini bersiap untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Cirebon tahun 2017.
Keenam terpidana tersebut bernama Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Aditya Wardana, Rifaldi, dan Jaya. Mereka telah memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk mengajukan permohonan PK.
Sementara itu, satu terpidana lainnya yang bernama Sudirman masih berada di bawah pemeriksaan oleh Polda Jabar dan belum mengeluarkan kuasa kepada tim kuasa hukum untuk mengajukan PK.
Koordinator kuasa hukum para terpidana, Rully Panggabean, menyampaikan bahwa keenam terpidana yang lain telah memberikan surat kuasa resmi untuk diajukan PK. “Satu-satunya yang belum memberikan kuasa adalah Sudirman karena masih dalam proses pemeriksaan di Polda Jabar. Namun, kami tetap akan mengupayakan agar Sudirman juga segera dapat mengajukan PK,” ungkap Rully pada hari Sabtu (22/6/2024).
Rully menjelaskan bahwa saat ini tim kuasa hukum dari DPN Peradi sedang melakukan pembagian tugas untuk mengumpulkan bukti-bukti baru atau nofum yang dapat menjadi dasar pengajuan PK ke Mahkamah Agung (MA). “Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti baru yang relevan, baik dari Cirebon, Lapas, dan sumber lainnya. Tim kami sudah terbentuk dengan cukup banyak anggota yang ahli di bidangnya,” ujarnya.
Meskipun belum dapat memastikan waktu pengajuan permohonan PK, Rully menyatakan bahwa tim akan segera melakukan rapat untuk menentukan strategi dan jadwal yang tepat. “Kami akan mengadakan rapat untuk membahas pengajuan PK ini. Kami harus memastikan semua bukti yang kami kumpulkan dapat mendukung argumen kami di MA,” tambahnya.
Kasus ini sebelumnya telah menarik perhatian publik karena kompleksitasnya dan dampaknya terhadap masyarakat di Cirebon. Diharapkan bahwa proses hukum selanjutnya dapat berjalan transparan dan adil, menjaga integritas hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak terkait.
(n/014)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
