Polemik Maju Mundur Pimpinan KPK Terkait Penangkapan Harun Masiku Dalam Seminggu

JAKARTA -Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tentang kemungkinan penangkapan Harun Masiku dalam seminggu menuai polemik. Pernyataan tersebut dianggap oleh sejumlah pihak sebagai langkah yang tidak lazim dan dapat menghambat proses penyidikan kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku.

Alexander Marwata awalnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perburuan Harun Masiku setelah menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/6/2024). Namun, pernyataannya yang mengungkapkan harapan agar Harun Masiku dapat ditangkap dalam seminggu mendatangkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai pernyataan tersebut justru dapat menjadi penghambat dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat memberi sinyal kepada Harun Masiku untuk berpindah tempat karena mengetahui bahwa dirinya sudah terdeteksi.

“Pernyataan tersebut justru pesan bagi Harun Masiku untuk mencari tempat atau lokasi lain untuk bersembunyi karena yang sekarang sudah ketahuan,” ujar Yudi kepada wartawan, Rabu (12/6/2024).

Pernyataan Marwata juga dinilai bertentangan dengan prinsip kerja penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan senyap. Yudi mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut bisa mempersulit kerja para penyidik KPK.

“Harun Masiku sudah menjadi buron selama lebih dari 4 tahun, sehingga tidak ada gunanya bicara seperti itu ke publik,” tegas Yudi.

Selain itu, Ketua IM57+ Institute yang juga mantan penyidik KPK, M Praswad Nugraha, menilai bahwa pernyataan Marwata tampaknya memiliki motif lain yang tidak lazim. Ia menduga bahwa pernyataan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan posisi tawar dalam konteks politik tertentu.

“Pengumuman keberadaan buron untuk ditangkap merupakan praktik tidak lazim dalam proses penegakan hukum. Tidak ada pimpinan penegak hukum di seluruh dunia yang mengumumkan saat mengetahui keberadaan lokasi buronan dan sesaat sebelum melaksanakan penangkapan,” jelas Praswad.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menyoroti pernyataan Marwata, meminta agar KPK tidak menciptakan drama dalam penangkapan Harun Masiku. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tepat dan tidak berlebihan dalam menangani kasus tersebut.

“Apapun saya tetap mendukung KPK untuk menuntaskan perkara ini dengan menangkap Harun Masiku. Tapi juga dengan cara benar dan tidak terlalu bombastis, terlalu ramai-ramai, tangkap aja udah,” ujar Boyamin Saiman.

Kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Marwata ini menyoroti kompleksitas dalam penanganan kasus korupsi dan tata kelola kebijakan hukum di Indonesia, yang seringkali terkait erat dengan dinamika politik dan opini publik.

(N/014)