MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) oleh jajaran Pemerintah Kota Medan.
Rico menegaskan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan pemerintah kota tidak dipungut biaya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak memenuhi permintaan uang dari petugas yang diduga melakukan pungutan di luar ketentuan.Baca Juga:
"Laporkan. bilamana menemukan pungutan liar dalam pengurusan administrasi kependudukan," ujar Rico Waas di Medan, Senin (26/10/2026).
Menurut Rico, pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar telah melanggar ketentuan yang berlaku dan perlu dievaluasi oleh pemerintah kota.
"Jika ada pegawai yang melakukan pungutan itu melanggar ketentuan yang berlaku, yang harus dievaluasi pemerintah kota setempat," ujarnya.
Rico mengatakan, penegasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang diduga menjadi korban pungutan liar ketika mengurus surat keterangan ahli waris keluarga.
Menanggapi laporan itu, ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pegawai yang terbukti melakukan pungli dalam pelayanan publik di Kota Medan.
"Kalau ada pungli, kita copot manusianya. Siapa yang memungut? Lurahnya atau petugas-petugasnya. Kalau ada pungutan kita evaluasi," kata dia.
Pemerintah Kota Medan akan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan pelanggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah praktik serupa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Rico menegaskan, pemerintah kota berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA
JAKARTA Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk m
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Polda Sumatera Utara menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Suka Damai di Jalan MedanTebing Tinggi, Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. P
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Petugas gabungan Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga daging ayam broiler di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Di Pasar Raya MMTC, harga aya
EKONOMI
SUMENEP Dua karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lenteng Timur 3, Kabupaten Sumenep
HUKUM DAN KRIMINAL
