Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
Batu Bara – Dapat diduga praktik monopoli usaha media jasa pada penunjukan langsung kegiatan belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sub. Unit dinas Perhubungan Kab. Batu Bara T. A 2022 sebesar 98 juta kepada salah satu penyedia jasa yang tidak diketahui grade kualifikasi perusahaan tersebut menjadi pertanyaan kalangan pegiat media massa di Batu Bara.
Pasal nya, perusahaan yang mendapat penawaran kegiatan /penunjukan langsung dari dinas Perhubungan Kab. Batu Bara pada T. A 2022 terkesan tertutup dan tidak diketahui keberadaan perusahaan atas nama PT BATU BARA UTAMA sebagaimana tertera dalam register SP2D Dishub Batu Bara dibawah ini :
*09 Desember 2022 *06884/SP2D/BKAD/2022 *Langsung (LS) *Dinas Perhubungan *PT. BATU BARA UTAMA *Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan *98.650.000,00 *11.553.603,00 *87.096.397,00
Ketika dikonfirmasi Plt Kadis Perhubungan Rubianto Sari Siboro ST untuk dapat menjelaskan keberadaan dimana lokasi PT Batu Bara Utama tersebut berada, Rubi Siboro menjelaskan, Senin (17/7/2023).
” TA 2022 bang, konfirmasi ke pimpinan pejabat yang bersangkutan bang.” Ujarnya singkat melalui pesan WA
Namun disinggung siapa pejabat yang di maksud, Plt Kadishub Rubi Siboro menyampaikan kembali kepada awak media ini,” Coba tanya dengan si Berlin bang.” Ungkap Plt Kdishub Rubianti Sari Siboro ST
Untuk dapat menghubungi Eks Plt Kadishub Batu Bara Berlin Sovyan Hutabarat ST yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dishub Batu Bara butuh waktu ekstra, sebab selain sulit di hubungi dikantor Dishub Batu Bara, HP nya pun tidak dapat di hubungi di talian +62 812-1034-9***.
Sementara diketahui bahwa Eks Plt Kadishub Batu Bara Berlin Sovyan Hutabarat S. S.iT yang mana keterangan pada SiRup LKPP masih mencantumkan nama Berlin Sovyan Hutabarat S. S. iT sebagai PA/KPA Dishub Batu Bara?
Menurut aktivis Batu Bara Muklhis Asta, atas nama lembaga Pejuang Aspirasi Masyarakat Batu Bara (PAM-BB) mengatakan bahwa dalam kegiatan apapun di Batu Bara jangan ada persengkongkolan atau kongkalikong yang dapat menyebabkan tindakan 30 jenis tindak pidana korupsi.
” Setiap perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau golongan tertentu tanpa mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijerat pidana korupsi, dan hal ini sudah kami layangkan surat klarifikasi terkait kegiatan penunjukan langsung pengadaan jasa iklan/reklame dan film,Pemotretan tahun anggaran 2022 kepada Plt Dishub Rubi Siboro agar dapat menjelaskan keberadaan PT BBU.” Pungkas Muklhis Asta.di lansir dari kasat news.id
(Red)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL