Jakarta– Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK, termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, selalu memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini merespons kritik yang dilontarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, terkait pencekalan Yasonna dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku.
“Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan,” kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024). Tessa menjelaskan bahwa pencegahan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan, dengan alasan bahwa keterangannya dibutuhkan di dalam negeri. “Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat,” tegasnya.
Tessa juga menanggapi kemungkinan Yasonna Laoly akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia menyatakan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung, dan semua pihak yang terlibat atau dianggap bertanggung jawab akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Tessa.
Baca Juga:
Sebelumnya, Guntur Romli, juru bicara PDIP, menyatakan keberatannya terhadap pencegahan Yasonna Laoly. Ia menyebut alasan pencekalan yang diberikan oleh KPK tidak jelas dan menilai ada upaya untuk menyerang PDIP. Guntur juga mengungkapkan dugaan adanya kriminalisasi terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut terkait kasus yang menjerat Harun Masiku.
“Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas,” ujar Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12). Guntur menambahkan, “Semakin kuat dugaan kriminalisasi terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan.”
Baca Juga:
Penyidikan terkait kasus suap PAW Harun Masiku masih berlanjut, dengan KPK terus menggali keterangan dari sejumlah pihak yang terkait dalam perkara ini. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dan dianggap bertanggung jawab akan tetap diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Christie)
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama Kemenko Polhukam RI dan Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kejahatan serius yang melibatkan perd
Hukum dan Kriminal
SAINT PETERSBURG, RUSIA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukurnya atas panjangnya hubungan antara Indonesia dan Rusia saat
Internasional
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampak akrab saat menghadiri pembukaan Jakarta F
Nasional
LUMAJANG Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Kamis (19/9/
Peristiwa
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka malam pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di area Jakarta International Ex
Pemerintahan
JAKARTA Acara unduh mantu pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise digelar meriah di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (19/6/2
Entertainment
JAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
Politik
JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
Politik
BATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan Budaya
JAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal
