LUMAJANG -Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah menghadapi tuntutan pembayaran atas barang-barang di ruang kerja Bupati Lumajang yang belum terbayarkan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Kesekretariatan Daerah (Setda) Lumajang, Subhan, mengungkapkan bahwa pihak ketiga menuntut Pemkab Lumajang untuk membayar sejumlah barang senilai Rp 607.904.750.
Baca Juga:
Namun, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai total barang-barang yang belum dibayar di ruang kerja Bupati hanya sebesar Rp 176.579.460.
Barang-barang tersebut terdiri dari 19 item, antara lain dua buah gorden, karpet, bantal kursi, logo Pemkab Lumajang, meja sespri, wardrobe, lemari, dan vas bunga.
Baca Juga:
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, sebelumnya membongkar keberadaan barang-barang tersebut setelah mendapat pesan dari pihak ketiga yang mengklaim belum menerima pembayaran.
Menurut Subhan, besar tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut juga mencakup bunga akibat keterlambatan pembayaran.
"Jadi tuntutan itu diklaim juga dengan bunganya, jadi seperti utang. Kalau nominal sebenarnya berdasarkan hasil audiensi dengan pihak ketiga itu 175 juta sekian dari 19 item," ujar Subhan.
Namun, Subhan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pembayaran untuk barang-barang tersebut.
Pasalnya, barang-barang di ruang kerja Bupati tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik, sehingga jika dipaksakan untuk dibayar atau dianggarkan, itu akan melanggar prosedur dan peraturan yang berlaku.
"Ini kan barang-barang yang tidak terdokumentasikan dalam artian tidak terencana dan sebagainya, jadi kalau sekarang kita anggarkan, malah menyalahi aturan," jelas Subhan.
Sebagai solusi, pemerintah berencana untuk mengembalikan barang-barang yang belum dibayar tersebut kepada penyedia.
JAKARTA Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijaz
Politik
JAKARTA Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendampingi tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan du
Hukum dan Kriminal
TOBA Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mel
Peristiwa
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) ke10, Sudrajad Djiwandono, akhirnya buka suara soal pemecatannya oleh Presiden ke2 RI, Soeharto, di
Sosok
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan akan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India berinisial GS, karena melang
Hukum dan Kriminal
TOBA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan selama enam hari, sejak 26 hingga 3
Peristiwa
MEDAN Harga daging ayam ras di Kota Medan mengalami lonjakan signifikan menjelang akhir Juli 2025. Berdasarkan pantauan di dua pasar tradi
Ekonomi
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah Iskandar Muda menggelar Lomba Mewarnai
Nasional
MADINA Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina), H. Erwin Efendi Lubis, kembali menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam memerangi bahay
Nasional
JAKARTA Sidang perkara penyalahgunaan narkoba yang menjerat musisi senior Fariz Roestam Munaf atau Fariz RM kembali ditunda oleh Pengadila
Entertainment