SEMARANG – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) dr. Yan Wisnu, menjawab terkait temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai dugaan pemalakan yang dialami almarhumah dokter Aulia oleh seniornya. Dalam pernyataan yang disampaikan saat apel solidaritas di kampus FK Undip pada Senin (2/9), Wisnu menegaskan komitmen fakultas untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku jika terbukti bersalah.
“Saat ini, kami membuka investigasi seluas-luasnya. Jika memang terbukti ada pelaku yang terlibat dalam pemalakan, mereka akan disanksi seberat-beratnya,” ungkap dr. Yan Wisnu. Menurutnya, penting untuk mengungkap fakta secara transparan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran tersebut.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan Kemenkes yang menyebutkan bahwa dokter Aulia, seorang peserta pendidikan program dokter spesialis (PPDS) di FK Undip, diduga menjadi korban pemalakan oleh seniornya selama periode Juli hingga November 2022. Dalam proses investigasi awal, Kemenkes mengungkapkan bahwa dokter Aulia sering dipaksa membayar uang berkisar antara Rp 20-40 juta per bulan, yang digunakan untuk kepentingan non-akademik.
Baca Juga:
“Permintaan dana ini terjadi karena dokter Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan, di mana ia bertugas mengumpulkan pungutan dari teman-teman angkatan. Namun, uang tersebut diduga digunakan untuk membiayai kebutuhan non-akademik, seperti menggaji tenaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan pribadi senior,” jelas dr. Mohammad Syahril, Juru Bicara Kemenkes, dalam keterangan yang diterima pada Minggu (1/9).
Menanggapi laporan tersebut, Dekan FK Undip, dr. Yan Wisnu, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pemalakan di internal fakultas. “Kami belum menerima laporan konkret tentang pemalakan. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menyelidiki isu ini lebih lanjut,” kata Wisnu.
Baca Juga:
Wisnu juga menyatakan kesiapan FK Undip untuk melibatkan pihak eksternal, seperti kepolisian, dalam proses investigasi. “Kami membuka kemungkinan bagi pihak kepolisian atau lembaga independen lain untuk terlibat dalam proses investigasi ini. Kami percaya bahwa transparansi sangat penting dalam kasus ini,” tambahnya.
Sementara itu, untuk memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan tidak mempengaruhi integritas akademik, FK Undip akan terus bekerja sama dengan Kemenkes. Wisnu menegaskan bahwa pelanggaran seperti pemalakan adalah masalah serius yang harus ditindak tegas. “Apabila terbukti ada pemalakan, kami akan memberikan sanksi yang sesuai. Ini adalah pelanggaran akademik yang sangat serius,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang menyertai dunia pendidikan kedokteran di Indonesia, dan menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendidikan serta penegakan kode etik. FK Undip berkomitmen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dengan menerapkan prosedur yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih efektif.
Sementara itu, masyarakat dan mahasiswa berharap agar proses investigasi ini dapat dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga keadilan dapat ditegakkan untuk almarhumah dokter Aulia dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
(N/014)
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
