Undip Klarifikasi Tidak Ada Laporan Pemalakan Terhadap Dokter Aulia, Meski Kemenkes Ungkap Dugaan Pemalakan Hingga Rp 40 Juta per Bulan

SEMARANG – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) dr. Yan Wisnu, menjawab terkait temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai dugaan pemalakan yang dialami almarhumah dokter Aulia oleh seniornya. Dalam pernyataan yang disampaikan saat apel solidaritas di kampus FK Undip pada Senin (2/9), Wisnu menegaskan komitmen fakultas untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku jika terbukti bersalah.

“Saat ini, kami membuka investigasi seluas-luasnya. Jika memang terbukti ada pelaku yang terlibat dalam pemalakan, mereka akan disanksi seberat-beratnya,” ungkap dr. Yan Wisnu. Menurutnya, penting untuk mengungkap fakta secara transparan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran tersebut.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan Kemenkes yang menyebutkan bahwa dokter Aulia, seorang peserta pendidikan program dokter spesialis (PPDS) di FK Undip, diduga menjadi korban pemalakan oleh seniornya selama periode Juli hingga November 2022. Dalam proses investigasi awal, Kemenkes mengungkapkan bahwa dokter Aulia sering dipaksa membayar uang berkisar antara Rp 20-40 juta per bulan, yang digunakan untuk kepentingan non-akademik.

“Permintaan dana ini terjadi karena dokter Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan, di mana ia bertugas mengumpulkan pungutan dari teman-teman angkatan. Namun, uang tersebut diduga digunakan untuk membiayai kebutuhan non-akademik, seperti menggaji tenaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan pribadi senior,” jelas dr. Mohammad Syahril, Juru Bicara Kemenkes, dalam keterangan yang diterima pada Minggu (1/9).

Menanggapi laporan tersebut, Dekan FK Undip, dr. Yan Wisnu, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pemalakan di internal fakultas. “Kami belum menerima laporan konkret tentang pemalakan. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menyelidiki isu ini lebih lanjut,” kata Wisnu.

Wisnu juga menyatakan kesiapan FK Undip untuk melibatkan pihak eksternal, seperti kepolisian, dalam proses investigasi. “Kami membuka kemungkinan bagi pihak kepolisian atau lembaga independen lain untuk terlibat dalam proses investigasi ini. Kami percaya bahwa transparansi sangat penting dalam kasus ini,” tambahnya.

Sementara itu, untuk memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan tidak mempengaruhi integritas akademik, FK Undip akan terus bekerja sama dengan Kemenkes. Wisnu menegaskan bahwa pelanggaran seperti pemalakan adalah masalah serius yang harus ditindak tegas. “Apabila terbukti ada pemalakan, kami akan memberikan sanksi yang sesuai. Ini adalah pelanggaran akademik yang sangat serius,” tegasnya.

Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang menyertai dunia pendidikan kedokteran di Indonesia, dan menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendidikan serta penegakan kode etik. FK Undip berkomitmen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dengan menerapkan prosedur yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Sementara itu, masyarakat dan mahasiswa berharap agar proses investigasi ini dapat dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga keadilan dapat ditegakkan untuk almarhumah dokter Aulia dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

(N/014)