Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan modus serupa dengan kasus Harun Masiku. Hal ini terungkap setelah penyidik KPK memeriksa Alexsius Akim, mantan calon legislatif (caleg) dari PDIP pada pemilihan umum 2019.
Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa penyidik KPK masih menyelidiki kemungkinan adanya kasus suap PAW lain di luar yang melibatkan Harun Masiku. “Ya saat ini sedang didalami oleh penyidik. Kami belum bisa membuka terlalu banyak detailnya tapi kemungkinan ke sana terbuka,” kata Tessa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).
Kasus PAW di Kalimantan Barat
KPK memperdalam dugaan bahwa kasus suap PAW juga terjadi di dapil Kalimantan Barat, terkait dengan Alexsius Akim. Alexsius, yang maju sebagai caleg dari PDIP di dapil Kalbar pada Pemilu 2019, diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. “Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait modus yang menyerupai tersangka HM yang terjadi di dapil Kalimantan Barat pada tempus yang sama,” ujar Tessa.
Menurut Tessa, saat ini KPK membuka kemungkinan bahwa dugaan suap PAW ini juga melibatkan internal PDIP di dapil-dapil lain. “Saat ini iya (melibatkan PDIP). Saya belum mendapatkan info mengarah ke partai yang lain,” tambahnya.
Pemecatan Sepihak Alexsius Akim
Setelah pemeriksaan, Alexsius Akim mengaku dipecat sepihak oleh PDIP, meski dirinya belum menerima surat pemecatan resmi. “Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan,” katanya di Gedung Merah Putih KPK. Alexsius menyebut, “Sampai saat ini saya tidak terima surat pemecatan, itu yang anehnya.”
Alexsius mengklaim tidak mengetahui alasan pemberhentiannya dan menyatakan bahwa dia seharusnya dilantik sebagai anggota DPR. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya diperiksa mengenai proses pencalonan dan dugaan kasus suap PAW di Kalimantan Barat.
Kasus Harun Masiku
Harun Masiku sendiri adalah tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yang telah buron sejak awal 2020. KPK kini memperluas penyelidikan untuk mencari keterkaitan kasus ini dengan dugaan kasus serupa lainnya.
KPK terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan berupaya menemukan otak di balik jaringan suap tersebut. Saffar Muhammad Godam, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menegaskan bahwa pihaknya akan mengejar semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian ini.
Penutup
Dengan adanya perkembangan ini, KPK menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus korupsi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan suap PAW akan diusut secara menyeluruh.
(n/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL