Prabowo: 10 Universitas Baru Akan Cetak Pemimpin Bersih, Generasi Muda Siap Gantikan Pejabat Korup!
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
JAKARTA –Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti kini menghadapi tuduhan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh sesama anggota DPD, Filep Wamafma. Laporan ini disampaikan melalui kuasa hukum Filep, Achmad Junaedy, kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/8/2024).
Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Sidang Paripurna
Achmad Junaedy mengungkapkan bahwa laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran etika yang terjadi selama sidang paripurna DPD pada 12 Juli 2024. Menurut Junaedy, LaNyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD, yang mengatur tentang kepatutan dan kehormatan pimpinan serta anggota DPD dalam setiap pernyataan dan pandangan yang disampaikan selama rapat atau sidang.
“Kedatangan kami ke Sekretariat Badan Kehormatan DPD RI untuk mengajukan aduan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPD RI,” ujar Junaedy saat memberikan pernyataan di kompleks parlemen.
Junaedy menjelaskan bahwa pernyataan LaNyalla pada sidang paripurna tersebut diduga berdampak negatif terhadap kliennya, Filep Wamafma. Pihaknya mengklaim bahwa pernyataan LaNyalla menyebabkan ancaman serta pemberitaan negatif yang tidak benar mengenai Filep, termasuk penilaian keliru bahwa Filep terhubung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dikenal sebagai kelompok yang dianggap mengancam keamanan.
Kritik Terhadap Proses Penanganan
Dalam pernyataannya, Junaedy menyampaikan harapannya agar Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPD RI dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan adil. Ia menekankan pentingnya proses yang transparan dan tanpa pengaruh politik dalam penanganan aduan ini.
“Kami memohon kepada Ketua dan Anggota Badan Kehormatan untuk memeriksa pengaduan ini dengan penuh integritas. Jangan sampai ada manuver politik atau tekanan yang menghambat proses penegakan etika, hanya karena yang diadu adalah Ketua DPD RI,” pungkas Junaedy.
Reaksi dari LaNyalla dan Tindakan Selanjutnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait laporan yang disampaikan oleh Filep Wamafma. Dalam situasi ini, Badan Kehormatan DPD RI diharapkan segera melakukan investigasi mendalam dan memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang ada untuk memastikan bahwa proses hukum dan etika di lembaga tersebut tetap terjaga.
Ketua DPD dan anggota Badan Kehormatan dihadapkan pada tantangan untuk menunjukkan independensi dan komitmen terhadap kode etik yang ada, guna memastikan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif tetap terjaga.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
MEDAN Permainan Pulung Rinandoro dalam penjualan tanahtanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, memang amat luar biasa. Sampaisampai jaksa akti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk kembali mencatat kenaikan pada perdagangan Sabtu (14/2/2026). Emas uku
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan aturan baru bagi kader Golkar yang duduk di kabinet. Menurut Bahlil, selu
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan bahwa olahraga masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem ek
OLAHRAGA
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa peluang memaafkan tiga tersangka kasus dugaan ijazah palsu, Roy Sur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bank Negara Indonesia (BNI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri setelah diduga memi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dar
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dan memperkuat ketahan
EKONOMI