Penyaluran Bansos Sumatera Dipercepat, Kemensos Siapkan Dana Lebih dari Rp 2 Triliun
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
Oleh: Raman Krisna
DI tanah yang katanya milik negara, justru rakyat yang paling awal ditendang saat uang mulai berbicara. Inilah wajah telanjang negeri kita hari ini.
Tempat keadilan hanya slogan. Dan rakyat kecil hanyalah statistik yang bisa disingkirkan kapan saja. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, jadi saksi bisu pengkhianatan itu.
Tanah berstatus HGU milik PTPN yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bangsa, malah berubah jadi ladang emas bagi pengembang-pengembang raksasa. Citraland. Jewel Garden. Nama-nama besar yang kini berdiri gagah dengan ribuan ruko mewah.
Tapi, di balik tembok-tembok megah itu, ada tangisan warga yang telah tinggal puluhan tahun, dipaksa pergi tanpa solusi. Tanpa belas kasihan. Seolah-olah mereka pendatang ilegal di tanah sendiri.
Pertanyaannya sederhana tapi memalukan: Ke mana negara? Dan lebih spesifik: ke mana Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution?
Rakyat menjerit, tapi kantor gubernur sunyi. Tak ada langkah nyata. Tak ada suara keras yang berpihak pada yang lemah. Padahal, diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk paling kejam dari pengkhianatan. Diamnya Bobby Nasution bukan hanya soal kelalaian—itu adalah tanda bahwa keberpihakan telah berpindah: dari rakyat ke pemodal.
Bandingkan dengan Jawa Barat. Ketika PTPN bermain kotor, sebagai gubernur, Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia turun langsung, membongkar kedok, berdiri bersama rakyat meski harus melawan sistem. Ia tahu, tugas pemimpin bukan jadi juru foto proyek investor, tapi jadi tameng pertama bagi rakyat yang tertindas.
Sangat wajar, bila masyarakat berkhayal: andai saja Sumatera Utara dipimpin orang seperti Kang Dedi. Bukan seperti Bobby Nasution, yang lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga hak rakyat.
Ini bukan sekadar konflik lahan. Ini adalah pertarungan antara nurani dan keserakahan. Antara rakyat yang cuma ingin hidup layak di tanah sendiri, dan elite yang menjual martabat daerah demi keuntungan segelintir orang.
Bobby Nasution masih punya waktu. Tapi waktu itu tidak akan lama. Kalau dia terus diam, jangan salahkan rakyat jika kelak memilih pemimpin yang lebih berani, lebih peduli, dan punya hati. Karena rakyat muak dengan pemimpin yang hanya muncul saat lampu kamera menyala, tapi hilang saat suara jeritan rakyat menggema.
*)Penulis adalah jurnalis BITVOnline.com
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dalam la
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses pemberkasan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana hangat, penuh kebersamaan dan nuansa religius terasa dalam kegiatan Halal Bihalal 1 Syawal 1447 Hijriah yang digelar P
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Satu unit mobil mewah jenis Range Rover terbakar di ruas Jalan Tol Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serd
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Hetifah Sjaifudian menilai pembelajaran tatap muka di sekolah masih menjadi metode pal
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penye
NASIONAL
SIANTAR Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Simalun
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun terjadi gejolak ekonomi global akibat fluktuasi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL