Shohibul Anshor Siregar: Diskualifikasi Pilkada Barito Utara Adalah Alarm Keras untuk Demokrasi Indonesia

MEDAN -Akademisi dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara merupakan peringatan keras terhadap praktik sistemik politik uang yang mencederai demokrasi Indonesia.

Dalam wawancara yang dilakukan di Medan, Shohibul menilai bahwa praktik politik uang yang terbukti dilakukan kedua pasangan calon di Barito Utara—hingga mencapai nominal puluhan juta rupiah per keluarga—adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.

"Kita sedang melihat sebuah demokrasi yang diperkosa secara terang-terangan. Politik uang bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi merupakan bentuk kejahatan terhadap konstitusi dan akal sehat," tegas Shohibul.

Shohibul menyoroti bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Barito Utara bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia melihatnya sebagai bagian dari gejala luas di mana partai politik dan kandidat cenderung menjadikan demokrasi sebagai pasar kekuasaan, bukan ruang pengabdian kepada rakyat.

"Rakyat seolah hanya alat untuk melegitimasi kekuasaan yang dibeli. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi prosedural kehilangan nilai substantifnya," ujar Shohibul, yang juga dikenal aktif dalam gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Shohibul menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dinilainya gagal mendeteksi dan mencegah praktik kotor tersebut sejak awal.

"Apa yang terjadi di Barito Utara menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita lemah. Kalau tidak ada gugatan ke MK, bisa jadi semua ini lolos dan mereka yang menang akan melanjutkan kekuasaan dengan pondasi korup," katanya.

Ia menilai Bawaslu harus segera melakukan introspeksi institusional dan membuka diri terhadap pengawasan publik.

Momentum Reformasi dan Pendidikan Politik

Shohibul mengajak masyarakat dan negara untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum reformasi politik, terutama dalam pendidikan politik dan seleksi calon kepala daerah.

"Partai politik harus bertanggung jawab. Jangan hanya menjual tiket pencalonan kepada siapa yang punya modal besar. Kita butuh figur dengan integritas, bukan investor kekuasaan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus dibekali kesadaran politik yang kritis agar tidak mudah dirayu oleh uang dalam menentukan pilihan politik.

Terkait putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Shohibul mengingatkan agar proses ini tidak lagi diisi oleh aktor-aktor politik yang sama.

"Partai politik pengusung harus benar-benar mengevaluasi siapa yang mereka usung. Jika masih dengan pola lama, PSU akan jadi panggung ulangan untuk kekacauan yang sama," pungkasnya.

Shohibul menilai bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki peluang untuk diselamatkan, namun hanya jika ada kemauan kolektif dari elite politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk menolak politik transaksional dan menjunjung etika demokrasi.*