
Kemenkeu Cairkan Rp192,2 Triliun untuk Subsidi Energi, PLN dan Pertamina Jadi Penerima Terbesar
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp192,2 triliun hingga 3 Oktob
EkonomiOleh:Ade Alawi
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Alhasil, "Menulis adalah bekerja untuk keabadian," kata sastrawan legendaris Indonesia itu. Tak hanya orang, kehebatan sebuah bangsa juga akan sirna, ditelan zaman, dilupakan, bahkan tak bernilai apa-apa jika tak ditulis atau dibukukan.
Generasi sebuah bangsa harus mengetahui seperti apa bangsa mereka, kelebihan dan kekurangan mereka, serta nilai-nilai apa yang diwariskan para pendahulu mereka.
Dengan demikian, generasi bangsa akan mengetahui identitas bangsa mereka. Mereka akan bisa membedakan identitas bangsa mereka dengan bangsa lain. Identitas kebangsaan itu akan memperkuat karakter sebuah bangsa sehingga perjalanan sebuah bangsa sampai kapan pun tidak akan kehilangan arah.
Penulisan sejarah bangsa bisa berangkat dari tokoh-tokoh mereka. Tokoh sejarah yang telah berjuang untuk bangsa, berjuang untuk kemerdekaan, atau berjuang untuk mengisi kemerdekaan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah menyebutkan prinsip dasar pedoman penulisan tokoh sejarah ialah nasionalisme, objektif, inspiratif, dan faktual.
Selain penulisan tokoh sejarah, suatu generasi bangsa harus mengetahui peristiwa fenomenal sebuah bangsa. Peristiwa besar nan bersejarah bagi bangsa sangat penting ditulis untuk menggelorakan nasionalisme, patriotisme, dan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Demikian pula peristiwa buruk dalam sejarah perjalanan bangsa juga perlu ditulis agar menjadi perhatian, kewaspadaan, sehingga peristiwa itu tidak terulang, seperti peristiwa G-30-S/PKI dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.
Kini, publik dihebohkan dengan riuh rendah rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan dijadikan kado spesial bagi 80 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2025.
Sebanyak 120 sejarawan terlibat dalam penulisan yang akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah resmi versi pemerintah sejak zaman prasejarah hingga era 2024. Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp9 miliar untuk proyek tersebut.
Menurut Menteri Kebudayaaan Fadli Zon, penulisan ulang sejarah Indonesia itu ingin memberikan tone positif untuk menguatkan persatuan bangsa. "Tak banyak bangsa yang bisa bertahan sampai 70 hingga 80 tahun seperti Indonesia," kata Fadli dalam program Kontroversi di Metro TV pada 12 Juni 2025.
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp192,2 triliun hingga 3 Oktob
EkonomiJAKARTA Psikolog Lita Gading mengaku kehidupannya terganggu akibat laporan hukum yang diajukan oleh musisi Ahmad Dhani ke pihak kepolisi
EntertainmentFLORES TIMUR Gunung Lewotobi Lakilaki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Rabu (15/10/2025) pagi.
PeristiwaJAKARTA PT Pegadaian kembali membuktikan kiprahnya sebagai perusahaan jasa keuangan nonbank terkemuka di Tanah Air. adsensePerseroan m
NasionalMEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, diharap menerbitkan surat perintah penghentikan pengerjaan ata
Hukum dan KriminalJAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto setelah gagal menyerap seluruh
PolitikJAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (15/10). adsenseRupiah dibuk
EkonomiTABANAN Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS), Ibu Putri Koster, terus menggencarkan sosialisasi pengelol
PeristiwaJAMBI Bupati Tanjung Jabung Timur, Dilla Hikmasari, turun langsung ke lapangan untuk melakukan panen cabai di lahan seluas enam hektar m
Pertanian AgribisnisJAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya melakukan penyesuaian susunan kepengurusan setelah sejumlah pengurus mengundurkan diri k
Politik