RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
Oleh: Nursanjaya Abdullah
DALAM beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan fenomena yang mengusik nurani: negara begitu sigap menertibkan segala yang dianggap "nganggur". Rekening yang lama tak aktif dibekukan. Tanah yang tidak dikelola diambil alih atas nama produktivitas dan investasi. Tapi bagaimana dengan rakyat yang bertahun-tahun hidup tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan tetap? Bukankah itu yang paling memprihatinkan?
Di tengah kegaduhan ekonomi dan janji-janji pembangunan, pengangguran kerap hanya dianggap sebagai angka statistik. Padahal, di balik angka itu ada manusia, ayah yang tak bisa memberi nafkah, ibu yang menahan lapar demi anak-anak, pemuda yang kehilangan harapan. Dalam Islam, membiarkan kemiskinan dan pengangguran tanpa solusi bukan sekadar abai, tapi bentuk kezaliman struktural.
Nganggur Bukan Dosa, Tapi Akibat Sistem
Sebagian besar rakyat tidak memilih untuk menganggur. Mereka adalah korban dari sistem ekonomi yang lebih berpihak pada modal besar ketimbang rakyat kecil. Islam memandang pekerjaan sebagai hak dasar manusia. Rasulullah ﷺ bersabda:
"Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri." (HR. al-Bukhari)
Artinya, Islam memuliakan kerja, bukan semata-mata karena hasilnya, tapi karena kerja adalah bentuk kehormatan dan kemandirian. Maka ketika rakyat tidak bisa bekerja karena sistem yang timpang, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial.
Negara dan Kewajiban Keadilan
Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan:
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN