Indonesia Memasuki Krisis Fiskal: Utang Menjerat, Daerah Jadi Korban

Oleh: Irwan Daulay

PERNYATAAN ekonom Antoni Budiawan bahwa Indonesia memasuki krisis fiskal, seakan menjadi alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan.

Selama ini, kita sering dicekoki narasi optimisme pemerintah bahwa kondisi keuangan negara terkendali.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo: Pemerintah Tambah 148 Prodi Kedokteran, Fokus Cetak Dokter Spesialis
• Presiden Prabowo: Dunia Kekurangan Dokter, Indonesia Harus Gunakan Segala Kemampuan Bangsa

Namun, fakta di lapangan berbicara lain: utang terus menumpuk, bunga utang menggerus APBN, dan daerah dipaksa berhemat karena transfer anggaran dipotong besar-besaran.

Jebakan Utang: Membayar Utang dengan Utang

Baca Juga:

• Ancam Nyawa 2 Orang Setiap 5 Menit, Bobby Nasution Teken Komitmen Percepatan Eliminasi TBC Bersama Tujuh Gubernur Lainnya
• Pertamina Tanggapi Sorotan Gubernur Bobby Soal Mahalnya Avtur di Bandara Kualanamu

Utang pemerintah Indonesia kini sudah menembus Rp8.000 triliun lebih. Angka ini bukan sekadar deretan nol di atas kertas, tetapi beban nyata yang harus ditanggung rakyat.

Lebih parah lagi, sebagian besar utang jatuh tempo jangka pendek. Akibatnya, pemerintah terjebak dalam lingkaran berbahaya: menggali lubang menutup lubang—menerbitkan utang baru untuk melunasi utang lama. Inilah yang dikenal dengan jebakan utang (debt trap).

Ketika negara terus berutang hanya untuk melunasi kewajiban sebelumnya, itu tanda bahwa kesehatan fiskal mulai rapuh. Bukannya memperkuat basis penerimaan, kita justru mengandalkan pinjaman, yang ironisnya semakin memperbesar risiko krisis di masa depan.

Bunga Utang: APBN Tersandera Rente

Lebih mengkhawatirkan lagi, pembayaran bunga utang kini telah mencapai Rp500 triliun per tahun. Bandingkan dengan anggaran kesehatan yang lebih kecil, atau bahkan hampir setara dengan belanja pendidikan nasional. Artinya, sebagian besar uang rakyat hasil pajak justru tidak kembali dalam bentuk pembangunan, melainkan mengalir ke kantong para kreditur.

Inilah bentuk nyata dari sistem ekonomi rente yang menjerat negara berkembang: bekerja keras hanya untuk membayar bunga, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Jika tren ini terus berlanjut, APBN tidak lebih dari mesin pembayaran rente, bukan alat pembangunan.

Presiden Prabowo: Pemerintah Tambah 148 Prodi Kedokteran, Fokus Cetak Dokter Spesialis

Presiden Prabowo: Dunia Kekurangan Dokter, Indonesia Harus Gunakan Segala Kemampuan Bangsa

Ancam Nyawa 2 Orang Setiap 5 Menit, Bobby Nasution Teken Komitmen Percepatan Eliminasi TBC Bersama Tujuh Gubernur Lainnya

Pertamina Tanggapi Sorotan Gubernur Bobby Soal Mahalnya Avtur di Bandara Kualanamu

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Berlaku hingga Oktober 2025

Rudy Ong Blak-blakan Sebut Diperas atas Nama KPK oleh Pegawai Sendiri