MBG Sejatinya Bukan “Makan Beracun Gratis”

Misi awal MBG jelas sangat mulia. Indonesia memang menghadapi masalah serius stunting yang hingga 2023 masih berada di kisaran 21,5 persen, 2024 di kisaran 19,8 persen, dan di tahun ini di kisaran 18,8 persen. Angka yang sangat tinggi tentunya. Sehingga intervensi negara sangat diperlukan. Namun, ketika kebijakan mulia ini dijalankan dalam kerangka populisme politik, sehingga potensi masalah besar muncul ke permukaan. Janji MBG adalah ikon kampanye Prabowo Subianto. Setelah terpilih, janji itu dieksekusi secara cepat, bahkan terkesan tergesa-gesa.

Fokus utama bukan pada bagaimana membangun sistem pangan sekolah yang sehat dan berkelanjutan, melainkan pada masifitas distribusi dan jumlah penerima manfaat. Seolah-olah yang lebih penting adalah klaim politik bahwa jutaan anak setiap hari mendapat makan gratis. Pertanyaan soal apakah makanan itu benar-benar bergizi, aman, dan efektif menurunkan stunting, cenderung terabaikan.

Diakui atau tidak, indikasi seperti ini adalah pola klasik populisme, program besar dengan anggaran publik raksasa yang lebih mengutamakan citra politik jangka pendek ketimbang hasil jangka panjang yang terukur. Dampak dari logika politik semacam ini sudah terlihat. Standar mutu makanan terabaikan, proses distribusi dijalankan seadanya, dan pengawasan kurang jelas juntrungannya.

Akibatnya muncul keracunan makanan massal. Bahkan lebih dari itu, ada bahaya yang lebih sistemik, yakni program dengan anggaran triliunan rupiah berisiko besar menjadi ladang korupsi baru. Dengan dana Rp 71 triliun tahun ini dan proyeksi Rp 300 triliun tahun depan, risiko penyalahgunaan sangatlah besar. Pengalaman berbagai program bantuan sosial di Indonesia menunjukkan betapa mudahnya kebocoran terjadi ketika distribusi melibatkan banyak pihak, sementara pengawasannya sangat minim dan lemah.

BGN yang masih muda, belum memiliki sistem tata kelola organisasional dan digital yang kokoh, apalagi audit internal yang kuat, termasuk mekanisme pelaporan publik yang transparan. Mekanisme tender penyedia makanan di daerah rawan dipenuhi praktik kolusi antara pejabat dan vendor. Tanpa pengawasan publik yang ketat, uang rakyat dalam jumlah fantastis bisa menguap tanpa dampak nyata bagi perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Kenyataan inilah, yang menurut saya, harus menjadi bahan utama evaluasi total dari MBG.

Pertama, audit menyeluruh terhadap kasus keracunan harus dilakukan dengan transparan, bukan sekadar penanganan administratif di daerah. Kedua, kelembagaan BGN perlu diperkuat, bukan hanya dari segi sumber daya manusia, tetapi juga sistem operasional, mekanisme pengawasan digital, dan keterlibatan ahli gizi profesional. Ketiga, orientasi program harus diubah, dari model masif yang seragam menjadi model selektif yang menargetkan anak-anak miskin, wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta daerah terpencil.

Dengan begitu, anggaran bisa lebih fokus dan berdampak nyata. Keempat, harus ada standar mutu nasional yang jelas, termasuk menu, komposisi gizi, serta standar higienitas makanan. Kelima, transparansi dan akuntabilitas anggaran wajib menjadi prinsip utama. Anggaran MBG harus dipublikasikan secara terbuka dengan laporan realisasi yang dapat diakses publik, sehingga masyarakat bisa menilai langsung efektivitas program.

Tanpa langkah-langkah ini, program MBG berisiko besar menjadi proyek populis gagal yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa dampak signifikan. Lebih parah lagi, dalam skenario terburuk, program ini justru bisa merugikan kesehatan anak-anak jika kasus keracunan terus berulang. Pemerintah tidak boleh berlindung di balik jargon mulia pengentasan stunting untuk menutupi kelemahan struktural yang ada. Justru karena misinya mulia, program ini harus dikelola dengan standar tinggi dan tata kelola kelas dunia.

Menu Spageti dan Burger di MBG Tuai Sorotan, BGN: Permintaan Siswa, Bukan Menu Harian

1.035 Siswa Keracunan MBG di Bandung Barat, BGN: Ayam Disimpan 4 Hari Baru Dimasak!

Civic Foodpreneur: Jalan Lain Menopang MBG dan Sekolah Rakyat

Wakil Kepala BGN Tegas: Dapur MBG Harus Sesuai Prosedur, Tidak Peduli Pemiliknya Jenderal atau Politikus

Program MBG Jadi Sorotan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Ternyata Ahli Serangga

BGN Tutup 40 Dapur MBG Usai Ribuan Kasus Keracunan Massal