
Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional, Potensi Kerugian Capai Rp300 Triliun per Tahun
JAKARTA Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional. adse
PemerintahanOleh:Raihan Muhammad.
RABU, 15 Oktober 2025, kampus Universitas Udayana diguncang tragedi. Timothy Anugerah Saputra, mahasiswa Sosiologi semester tujuh, ditemukan wafat. Dugaan kuat mengarah pada bullying alias perundungan yang dialaminya dari sesama mahasiswa.
Baca Juga:
Peristiwa ini menggambarkan rapuhnya kesadaran sosial di dunia pendidikan tinggi. Ejekan yang dikemas sebagai lelucon telah berubah menjadi senjata psikologis yang mematikan.
Bullying bukan sekadar tindakan fisik, melainkan kekerasan sistemik yang tumbuh subur ketika penghinaan dianggap biasa dan penderitaan dianggap hiburan.
Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi proses berpikir dan tumbuh justru menunjukkan kegagalannya dalam menumbuhkan rasa aman dan saling menghargai.
Banyak institusi pendidikan masih memandang perundungan sebagai persoalan interpersonal, bukan pelanggaran terhadap martabat manusia. Sikap diam dan pembiaran hanya memperkuat budaya kekerasan yang tak terlihat, menjadikan korban semakin terisolasi dan tak berdaya.
Kasus Timothy menjadi peringatan keras bahwa pendidikan tanpa empati hanyalah ilusi moral. Pencegahan dan penanganan perundungan harus berdiri di atas sistem yang tegas dan manusiawi-bukan sekadar sanksi administratif, tetapi komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan akademik yang beradab.
Menolak bullying berarti menegakkan kemanusiaan, dan setiap institusi wajib memulainya dari dirinya sendiri.
Budaya Diam di Kampus dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan
Fenomena perundungan di perguruan tinggi tidak lahir dari ruang hampa; melainkan tumbuh dari budaya diam (culture of silence) yang masih mengakar kuat di lingkungan akademik.
Banyak mahasiswa enggan bersuara karena takut dijauhi, dicap pembuat masalah, atau khawatir merusak nama baik institusi. Diam menjadi bentuk "kepatuhan sosial" yang justru menormalisasi kekerasan psikologis.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Laporan Situasi HAM 2023 menegaskan bahwa institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perundungan di lingkungan akademik. Kewajiban tersebut bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum.
JAKARTA Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional. adse
PemerintahanACEH Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, memberikan sambutan hangat dan apresiasi tinggi kepada prajuritnya, L
OlahragaMEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang terus menunjukkan komitmennya dalam meningk
PemerintahanLANGKAT Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi meluncurkan Unit Pamapta secara serentak di seluruh Polres jajaran. adsense
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan
EkonomiMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari
PemerintahanKLUKUNG Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. adsense
PeristiwaPADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., memastikan dukungannya kepada generasi muda berprestasi
Seni dan BudayaDENPASAR Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri acara syukuran peringatan Hari Ke
NasionalDENPASAR Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengajak para ibu rumah tangga untuk memperkuat pemahaman mengenai Hak
Nasional