Nol Persen Tarif, Bukan Nol Persen Kedaulatan

Dengan kata lain, Indonesia ingin manfaat yang sama, tapi dengan syarat yang lebih adil. Kita terbuka untuk kerja sama, tapi bukan untuk ketergantungan.

Selama puluhan tahun, fondasi diplomasi ekonomi Indonesia bertumpu pada prinsip kemandirian dan keseimbangan. Dari era Gerakan Non-Blok hingga strategi Indo-Pasifik saat ini, Indonesia selalu memilih keterlibatan tanpa keterikatan.

Sikap yang diambil pemerintah kali ini kembali membuktikan nilai prinsip itu. Dengan menolak menandatangani perjanjian yang dapat menggerus kedaulatan, Indonesia bukan hanya menjaga posisinya di mata dunia, tetapi juga melindungi haknya untuk menentukan arah ekonomi sendiri.

Kasus Malaysia menjadi pelajaran berharga bahwa tidak semua perjanjian yang terlihat menguntungkan di atas kertas benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang. Keputusan Indonesia untuk berhati-hati menunjukkan kematangan diplomasi dan kejelasan prioritas nasional.

Jalan Terukur ke Depan
Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat. Targetnya, kesepakatan baru bisa tercapai setelah KTT APEC, dengan isi yang menitikberatkan pada kerja sama ekonomi yang setara.

Tarif 0% bisa tetap berlaku, tetapi Indonesia perlu memastikan setiap kata dalam perjanjian itu berpihak pada kepentingan rakyatnya sendiri.

Langkah ini bukan penolakan terhadap kemitraan, melainkan upaya memastikan kemitraan dibangun di atas dasar yang sejajar.

Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global, langkah tegas Indonesia ini menunjukkan bahwa kedaulatan masih menjadi kompas utama dalam diplomasi ekonomi kita.

Keputusan Indonesia untuk tidak menandatangani kesepakatan seperti Malaysia bukanlah sikap menentang, melainkan sikap menentukan.

Menentukan bahwa kerja sama internasional harus dibangun atas dasar kesetaraan. Menentukan bahwa kedaulatan tidak bisa ditukar dengan fasilitas dagang jangka pendek.

Di saat negara lain sibuk memilih blok, Indonesia kembali memilih jati dirinya sendiri: berdaulat, netral, dan berani menegosiasikan masa depan dengan kepala tegak.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Pemerhati Ekonomi, S2 Moscow Ekonomi Politik Internasional.

Lapas Labuhan Ruku Adakan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti bagi 25 Warga Binaan Wanita

“Wastra Hita Kara”: Pelajar SMA/SMK Denpasar Bawa Tenun Bali Jadi Busana Modern di Dekranasda Fashion Week 2025

Tradisi Pedang Pora Warnai Penyambutan Kapolda Baru Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf

Pemprov Lampung dan DPRD Sepakati Pinjaman Rp1 Triliun, Jalan Rusak Segera Diperbaiki!

Disbintalau TNI AU Jalin Sinergi dengan Masjid Istiqlal Perkuat Pembinaan Mental Prajurit

Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Hadir dalam Restrukturisasi Utang Whoosh