Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan peningkatan jalan provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Kesepakatan ini tercantum dalam rapat paripurna pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan bahwa pinjaman ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak di sejumlah wilayah.
"Pinjamannya sudah disepakati dalam rapat paripurna penyusunan APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan," kata Munir.
Menurut Munir, sumber pinjaman masih menjadi kewenangan Pemprov Lampung.
Namun, ia menyebut bahwa pemerintah provinsi kemungkinan besar akan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar (BJB).
"Kalau untuk sumber pinjaman, Pemprov yang memiliki wewenang. Tapi kalau tidak salah, akan meminjam ke PT SMI atau Bank Jabar," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas antarwilayah, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Harapannya, pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan provinsi yang kondisinya masih banyak perlu perbaikan," ujar Munir.
Rencana pinjaman ini menjadi salah satu strategi Pemprov Lampung untuk mendorong pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
Namun, kalangan DPRD mengingatkan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat nilai pinjaman yang cukup besar dan berdampak terhadap beban fiskal daerah di masa depan.*
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI