37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan peningkatan jalan provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Kesepakatan ini tercantum dalam rapat paripurna pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan bahwa pinjaman ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak di sejumlah wilayah.
"Pinjamannya sudah disepakati dalam rapat paripurna penyusunan APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan," kata Munir.
Menurut Munir, sumber pinjaman masih menjadi kewenangan Pemprov Lampung.
Namun, ia menyebut bahwa pemerintah provinsi kemungkinan besar akan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar (BJB).
"Kalau untuk sumber pinjaman, Pemprov yang memiliki wewenang. Tapi kalau tidak salah, akan meminjam ke PT SMI atau Bank Jabar," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas antarwilayah, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Harapannya, pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan provinsi yang kondisinya masih banyak perlu perbaikan," ujar Munir.
Rencana pinjaman ini menjadi salah satu strategi Pemprov Lampung untuk mendorong pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
Namun, kalangan DPRD mengingatkan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat nilai pinjaman yang cukup besar dan berdampak terhadap beban fiskal daerah di masa depan.*
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN