BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan peningkatan jalan provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Kesepakatan ini tercantum dalam rapat paripurna pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan bahwa pinjaman ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak di sejumlah wilayah.
"Pinjamannya sudah disepakati dalam rapat paripurna penyusunan APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan," kata Munir.
Menurut Munir, sumber pinjaman masih menjadi kewenangan Pemprov Lampung.
Namun, ia menyebut bahwa pemerintah provinsi kemungkinan besar akan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar (BJB).
"Kalau untuk sumber pinjaman, Pemprov yang memiliki wewenang. Tapi kalau tidak salah, akan meminjam ke PT SMI atau Bank Jabar," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas antarwilayah, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Harapannya, pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan provinsi yang kondisinya masih banyak perlu perbaikan," ujar Munir.
Rencana pinjaman ini menjadi salah satu strategi Pemprov Lampung untuk mendorong pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
Namun, kalangan DPRD mengingatkan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat nilai pinjaman yang cukup besar dan berdampak terhadap beban fiskal daerah di masa depan.*
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
