Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
Ketiga, harta atau korupsi. Akhirnya, faktor terakhir ini mengingatkan kita pada fenomena kejatuhan karir politik para politisi akibat dari praktik korupsi yang menjerat mereka.
Bahkan, korupsi ini telah menjadi faktor paling dominan dalam sejarah kejatuhan penguasa modern.
Dari Ferdinand Marcos di Filipina hingga Hosni Mubarak di Mesir, adalah contoh dari akumulasi kekayaan melalui penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya menjadi pemicu runtuhnya sebuah rezim.
Di Indonesia bahkan kasusnya tidak terhitung lagi jumlahnya.
Kasus Setya Novanto, Edhy Prabowo, Suryadharma Ali, Akil Mochtar, hingga Juliari Batubara, adalah beberapa contoh kecil dari seabrek kasus serupa yang pernah terjadi.
Artiya, ketika kekuasaan dijadikan alat memperkaya diri, maka kehancuran hanya soal waktu.
Pentingnya Menjaga Amanah
Pelajaran sejarah sebagaimana telah disinggung di atas menegaskan satu hal mendasar bahwa kekuasaan bukan hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Ia tidak hanya tentang bagaimana melayani rakyat, tetapi juga mengabdi kepada nilai-nilai moral dan sejarah.
Seorang penguasa sejatinya sedang diuji untuk menjadi manusia yang memiliki wibawa, moralitas, dan intergitas.
Karakter yang paling berat itu ketika sedang berada di puncak. Karenanya, semakin tinggi jabatan, semakin besar godaan, dan semakin berat pula tanggung jawab etik yang dipikul.
Menjaga amanah mensyaratkan pengendalian diri terhadap tahta.
Kekuasaan harus dimaknai sebagai instrumen, bukan tujuan.
Penguasa yang bijak harus paham kapan ia memimpin dengan ketulusan dan kapan harus memberi ruang regenerasi.
Jangan sampai ia tidak terjebak pada obsesi memperpanjang kekuasaan dengan mengorbankan prinsip demokrasi dan keadilan.
Kesadaran akan keterbatasan diri menjadi benteng pertama dari penyalahgunaan wewenang. Terkait perkara moral dan integritas pribadi, penguasa dituntut menjaga martabat diri dan jabatan.
Kehidupan personal tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari tanggung jawab publik.
Demikian, keteladanan moral adalah bahasa kepemimpinan yang paling efektif, karena rakyat akan menilai bukan hanya dari segi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari perilaku yang ditunjukkan ke publik.
Sementara itu, pengelolaan harta dan kekayaan harus dilandasi kejujuran yang tinggi disertai transparansi.
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan rakyat.
Penguasa yang jujur dan amanah menyadari bahwa setiap rupiah uang negara adalah hak publik yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama.
Pada akhirnya, kekuasaan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan meninggalkan legacy yang terhormat.
Sebaliknya, kekuasaan yang terjebak pada godaan tahta, wanita, dan harta hanya akan meninggalkan jejak buruk yang terus dikenang masyarakat.
)"Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL