Diplomasi Jalan Tengah Indonesia di Board of Peace

Karena itu, konflik di kawasan ini sering berhenti, karena sulit diselesaikan sekedar aktor internal mereka.

Di sini mediasi pihak luar menjadi keharusan, namun dengan konflik berkepanjangan ini, mediator diperlukan dengan satu syarat penting: mediator tersebut harus memiliki legitimasi moral dan ketulusan politik, di sini kita bisa memaksa Indonesia, menuliskan lembar-lembar komitmen agar tertulis di BoP tanpa tedeng aling aling agar semua memiliki sikap tujuan untuk penciptaan perdamaian, jika melenceng ya bubar.

Di titik inilah kehadiran Indonesia di BoP dapat dibaca sebagai peluang sekaligus risiko.

Peluang, karena Indonesia bukan kekuatan kolonial, tidak memiliki beban sejarah penjajahan di Timur Tengah, dan selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Dalam teori resolusi konflik, aktor semacam ini sering dipandang sebagai honest broker, pihak luar yang relatif dapat dipercaya oleh berbagai kubu. Namun, risiko muncul ketika forum mediasi itu sendiri bermasalah secara struktural.

Membaca Board of Peace dengan Kacamata Edward Said

Dari perspektif pemikiran Edward Said, khususnya gagasan dia tentang Orientalisme, wacana perdamaian internasional kerap tidak netral.

Barat melalui bahasa, institusi, dan narasi memproduksi pengetahuan tentang Timur sebagai wilayah yang "chaotic", "irasional", sehingga membutuhkan pengelolaan dari luar.

Kelirunya dalam kerangka ini, konflik Palestina-Israel sering framing sekedar konflik dua pihak yang setara, dan melupakan relasi kolonial antara penjajah dan yang dijajah, relasi ini bukan untuk menafikan dinamika sejarah bahwa ada upaya penaklukan dan lain-lain, tapi fakta empiris penguasaan wilayah dan upaya genosida.

Kritik ini memiliki relevansi ketika kita sedikit menyoroti Board of Peace. Yang bahkan tidak melibatkan Palestina secara partisipatif dalam proses awalnya.

Meminjam logika Said, ini sebagai bentuk produksi wacana yang mengaburkan ketimpangan struktural, sekaligus menggeser isu dari keadilan dan dekolonisasi menjadi sekadar stabilitas dan manajemen konflik.

Namun ketimbang menyoroti BoP sebagai proyek teknokratis, dan juga membela Palestina sekaligus menihilkan Israel bukanya kita akan mengulangi kegagalan-kegagalan yang pernah diupayakan, maka rekonstruksi, stabilisasi, keamanan tanpa menyentuh akar penjajahan memang harus terus digaungkan dengan tentu pertama mengadili Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan.

Gus Yahya Dukung Indonesia Bergabung di Board of Peace Buatan Trump: Untuk Bantu Palestina

Polemik 'New Gaza': Mengapa Indonesia Harus Gabung Board of Peace?

Perbedaan Pandangan PBNU dan MUI soal Dewan Perdamaian Gaza: Dukungan Strategis Indonesia vs Kritik Neokolonialisme

Presidensi Indonesia di Dewan HAM Di Tengah Krisis Timur Tengah

Mengapa Indonesia Harus Gabung Board of Peace

Jusuf Kalla: Perdamaian Gaza Harus Libatkan Warga Lokal, Bukan Hanya Negara Besar