Karena itu, konflik di kawasan ini sering berhenti, karena sulit diselesaikan sekedar aktor internal mereka.
Di sini mediasi pihak luar menjadi keharusan, namun dengan konflik berkepanjangan ini, mediator diperlukan dengan satu syarat penting: mediator tersebut harus memiliki legitimasi moral dan ketulusan politik, di sini kita bisa memaksa Indonesia, menuliskan lembar-lembar komitmen agar tertulis di BoP tanpa tedeng aling aling agar semua memiliki sikap tujuan untuk penciptaan perdamaian, jika melenceng ya bubar.
Di titik inilah kehadiran Indonesia di BoP dapat dibaca sebagai peluang sekaligus risiko.
Peluang, karena Indonesia bukan kekuatan kolonial, tidak memiliki beban sejarah penjajahan di Timur Tengah, dan selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Dalam teori resolusi konflik, aktor semacam ini sering dipandang sebagai honest broker, pihak luar yang relatif dapat dipercaya oleh berbagai kubu. Namun, risiko muncul ketika forum mediasi itu sendiri bermasalah secara struktural.
Membaca Board of Peace dengan Kacamata Edward Said
Dari perspektif pemikiran Edward Said, khususnya gagasan dia tentang Orientalisme, wacana perdamaian internasional kerap tidak netral.
Barat melalui bahasa, institusi, dan narasi memproduksi pengetahuan tentang Timur sebagai wilayah yang "chaotic", "irasional", sehingga membutuhkan pengelolaan dari luar.
Kelirunya dalam kerangka ini, konflik Palestina-Israel sering framing sekedar konflik dua pihak yang setara, dan melupakan relasi kolonial antara penjajah dan yang dijajah, relasi ini bukan untuk menafikan dinamika sejarah bahwa ada upaya penaklukan dan lain-lain, tapi fakta empiris penguasaan wilayah dan upaya genosida.
Kritik ini memiliki relevansi ketika kita sedikit menyoroti Board of Peace. Yang bahkan tidak melibatkan Palestina secara partisipatif dalam proses awalnya.
Meminjam logika Said, ini sebagai bentuk produksi wacana yang mengaburkan ketimpangan struktural, sekaligus menggeser isu dari keadilan dan dekolonisasi menjadi sekadar stabilitas dan manajemen konflik.
Namun ketimbang menyoroti BoP sebagai proyek teknokratis, dan juga membela Palestina sekaligus menihilkan Israel bukanya kita akan mengulangi kegagalan-kegagalan yang pernah diupayakan, maka rekonstruksi, stabilisasi, keamanan tanpa menyentuh akar penjajahan memang harus terus digaungkan dengan tentu pertama mengadili Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan.
JAKARTA Polisi menyelidiki temuan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Su
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Berg
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran pimpinan TNI di Istana Ke
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming yang diduga beroperasi dari
HUKUM DAN KRIMINAL
