Diplomasi Jalan Tengah Indonesia di Board of Peace

Tapi untuk jangka Panjang pemisahan wilayah, mengatur yuridiksi wilayah Israel dan Palestina adalah hal krusial, lalu untuk lebih progresif wajib bertanggung jawab membangun lagi daerah tersebut dan terakhir mengarahkan supremasi hukum yang kuat disana, setidaknya itu alur konstruktif.

Menimbang Teori Hegemoni dan Jalan Tengah yang Bersyarat

Sebagai sebuah upaya melahirkan aneka kemungkinan-kemungkinan sudah kita apresiasi Tindakan Presiden Prabowo, tapi perlu juga kita ingatkan kembali, karena dalam teori hegemoni Antonio Gramsci.

Hegemoni bekerja secara smooth karena tidak muncul dengan paksaan, melainkan melalui pembentukan consensus, yang dianggap masuk akal, realistis, dan "normal" oleh komunitas internasional.

Dalam konteks BoP, narasi tentang perdamaian, stabilitas, dan rekonstruksi pasca konflik dapat berfungsi sebagai common sense baru, yang secara halus menggeser tuntutan keadilan substantif Palestina.

Board of Peace, dengan strukturnya yang eksklusif, memiliki potensi berubah menjadi instrumen konsensus global versi dominasi aktor dominan.

Yang berbahaya perdamaian dipresentasikan sebagai tujuan universal di atas kertas, tetapi definisinya ditentukan oleh kekuatan besar di lapangan.

Berbahayanya jika diarahkan sebagai alat legitimasi, dimana publik internasional diarahkan menerima stabilitas tanpa kemerdekaan, sebagai sesuatu yang di cap "lebih realistis".

Di sinilah dilema Indonesia harus dapat memutuskan. Agar Partisipasi di BoP tidak diarahkan ke dalam konsensus hegemonik yang justru menormalisasi ketimpangan struktural Palestina.

Maka di sinilah Indonesia menjadi penting, karena menanggung konsekuensi besar.

Terlibat di arena realitas politik global, dan tentu ketimbang harus absen, Indonesia terlibat menunjukkan Indonesia sebagai bangsa besar tidak kehilangan ruang pengaruh.

Bayangkan jika Indonesia tidak terlibat, keputusan-keputusan besar tentang Gaza dan Palestina tetap akan diambil, namun tanpa suara dari Indonesia, negara yang secara historis komitmen dan konsisten membela Palestina.

Gus Yahya Dukung Indonesia Bergabung di Board of Peace Buatan Trump: Untuk Bantu Palestina

Polemik 'New Gaza': Mengapa Indonesia Harus Gabung Board of Peace?

Perbedaan Pandangan PBNU dan MUI soal Dewan Perdamaian Gaza: Dukungan Strategis Indonesia vs Kritik Neokolonialisme

Presidensi Indonesia di Dewan HAM Di Tengah Krisis Timur Tengah

Mengapa Indonesia Harus Gabung Board of Peace

Jusuf Kalla: Perdamaian Gaza Harus Libatkan Warga Lokal, Bukan Hanya Negara Besar