Oleh:Dr. Eko Wahyuanto.
PANGGUNG politik nasional dikejutkan manuver Majalah Tempo dengan membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto, yakni Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga:
Bagi mereka yang paham cara kerja intelijen, media dan geopolitik, ini bukan "berita penting" tetapi manuver devide et impera (pecah belah), sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan yang sedang solid.
Pertanyaannya: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah yang hari ini sedang bekerja keras memperbaiki negeri ini? Dan siapa sutradara yang memegang kendali di balik layar redaksi mereka?
Infiltrasi Berwajah "Mulia"
Sejarah mencatat, media sering kali menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris (asymmetric warfare). Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata, melainkan melalui aliran dana, dikemas dengan istilah-istilah mentereng: demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender.
Sebagaimana kita ketahui, anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF). Meski mereka berdalih ini hanya "modal kerja" atau "utang konversi", dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.
MDIF, memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal, sebuah entitas bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki "celah" digoyang.
Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Bayangkan siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia - HAM?
Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut. Negara tidak boleh benar. Prestasi pemerintah harus dikerdilkan, dan friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.
Doktrin Colin Powell
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
