Untuk memahami mengapa dana asing begitu berbahaya bagi kedaulatan sebuah negara, kita perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.
Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Powell pernah menegaskan dalam sebuah pertemuan diikuti oleh berbagai aktivis gerakan demokrasi dan HAM, dalam prinsip dingin dan jujur.
Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri (termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil) adalah bagian dari "Total Force Concept".
Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.
Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, Kata Powell: "anda harus mengontrol narasinya". Dana asing digunakan "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).
Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen "demokratisasi" segera diaktifkan untuk menciptakan kegaduhan internal.
Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.
Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional, dan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.
Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada "resep" lama di bawah "ketiak" lembaga asing.
Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.
Operasi Balik Meja Redaksi
Kita harus jeli melihat bagaimana MDIF memberikan "materi awal" berupa issue brief atau data global yang sudah "siap pakai" kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif. Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik; mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.
Ketika Tempo memilih untuk fokus pada "perseteruan" di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan-keberhasilan besar yang sedang dirintis pemerintah.
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
