Oleh:Mariman Darto
BADAN Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Langkah itu diyakini untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program makan bergizi gratis (MBG).Baca Juga:
Langkah itu bukan reaksi terhadap berbagai opini miring terhadap pelaksanaan program MBG, melainkan lebih diperuntukkan menegaskan kehadiran negara.
Memang, dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan MBG menjadi salah satu program paling disorot dalam lanskap kebijakan publik Indonesia.
Padahal, di tengah perdebatan teknis dan kekhawatiran fiskal, satu fakta menonjol justru mengemuka, yakni tingkat kepuasan publik terhadap MBG tergolong tinggi.
Sejumlah lembaga survei menunjukkan angka dukungan terhadap program makan siang gratis terlengkap yang pernah ada di dunia itu tinggi.
Rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menunjukkan sebanyak 72,8% responden puas terhadap salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
Survei yang melibatkan 1.220 orang dan dilakukan dalam waktu 15- 21 Januari 2026 itu menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.Berita politik
Memang, angka tersebut tidak sebesar tingkat dukungan masyarakat di awal peluncuran MBG. Itu merujuk laporan Lembaga Survei Indonesia pada 2025, tingkat pengenalan publik terhadap program MBG mencapai 91%.
Dari sisi sikap, menurut survei tersebut, dukungan masyarakat tergolong kuat: 36% responden menyatakan sangat setuju, 53,6% cukup setuju, 8,1% kurang setuju, 1,4% menolak, dan 0,9% tidak memberikan jawaban.
Angka tersebut sangat bagus di tengah berbagai opini negatif, khususnya di media sosial.
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
