Geopolitik dan Dampak pada Dunia Usaha

Oleh:Azhar Syahida.

"I'M not going to start wars, I'm going to stop wars," ujar Presiden Donald Trump saat pidato kemenangan pemilu presiden Amerika Serikat (AS) pada 6 November 2024.

Kendati demikian, perang Iran yang diawali serangan Israel-AS ke Teheran pada 28 Februari 2026 mempertegas bahwa ucapan tak lebih dari sekadar wacana belaka.

Baca Juga:

• Dolar AS Menguat, Seberapa Kuat BI Menahan Tekanan Rupiah?

Agaknya, yang tak terpikirkan oleh AS-Israel adalah bahwa perang Iran berdampak serius terhadap suplai energi global. Jauh lebih besar cakupan dampaknya dibandingkan dengan perang 12 hari ketika Israel menyerang Iran pada Juni 2025.

Sejak serangan pertama dimulai, harga minyak dunia terus melambung signifikan. Mencapai level tertinggi pada 9 Maret 2026 dengan rata-rata USD119 per barel. Jika dibandingkan dengan perang Ukraina, akselerasi kenaikan harga minyak mentah akibat perang Iran jauh lebih cepat.

Pada perang Iran kali ini, harga minyak mentah melompat di atas USD100 per barel hanya dalam waktu kurang dari dua pekan. Sementara ketika perang Ukraina pada Februari 2022, lonjakan harga minyak membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk mencapai level di atas USD100 per barel.

Penutupan Selat Hormuz adalah faktor kunci kenaikan harga minyak. Selat Hormuz menyuplai 20% minyak mentah dunia. Dan 80% di antaranya dikirim ke negara-negara di Asia.

Kalkulasi IMF menunjukkan, setiap kenaikan 10% harga minyak mentah dunia berpotensi mengerek inflasi 0,4 poin.

Menggunakan asumsi harga minyak mentah per 6 April 2026 dibandingkan dengan harga pada 28 Februari 2026, maka telah terjadi kenaikan harga minyak mentah sebesar 55%. Dengan demikian, inflasi global berpotensi meningkat 2,2 poin.

Kenaikan biaya energi dan inflasi global ini berpotensi menekan daya beli konsumen di dalam negeri. Kekhawatiran terhadap potensi naiknya harga BBM bersubsidi memicu gejala panic buying di beberapa daerah, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada wacana pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jika harga minyak mentah terus bertahan di atas USD100 per barel, beban fiskal akan meningkat tajam.

Estimasi CORE Indonesia menunjukkan, jika harga BBM bersubsidi naik di level USD105 per barel dengan asumsi kurs Rp17.000, subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah menjadi Rp433 triliun, atau meningkat 106% dibandingkan alokasi di dalam APBN 2026.

Hal ini berpotensi mendorong defisit melampaui batas legal 3%.

Dunia Usaha Tertekan

Mencermati perkembangan geopolitik terbaru, sumbatan lalu lintas energi di Selat Hormuz tampaknya belum akan terurai dalam beberapa pekan ke depan. Kondisi seperti ini, tentu saja, membuat dunia usaha semakin tertekan.

Kalaupun sumbatan di Selat Hormuz relatif terbuka, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan distribusi minyak mentah dunia.

Masalahnya, kondisi Indonesia saat ini tidak lebih beruntung dibandingkan dengan negara lain. Selain infrastruktur tangki yang terbatas, juga karena negara lain tengah berburu minyak mentah untuk mengamankan pasokan domestik masing-masing.

Negara-negara eksportir minyak, seperti Thailand, juga sudah mulai membatasi ekspor.

Berdasarkan informasi kementerian ESDM, tangki minyak di Indonesia hanya mampu menyimpan persediaan minyak sampai kurang lebih 20 hari.

Sementara negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki infrastruktur tangki penyimpanan minyak untuk masing-masing 254 dan 251 hari.

Dengan naiknya harga minyak dunia, biaya produksi industri manufaktur otomatis akan meningkat. Pada saat yang sama, terus melemahnya nilai tukar rupiah akibat tingginya imbal hasil obligasi AS membuat investor asing cenderung menjual rupiah dan memilih dolar AS.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga secara signifikan menaikkan biaya produksi, sebab biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal.

Perkiraan saya, industri kecil dan menengah (IKM) akan merasakan dampak paling signifikan. IKM pada umumnya tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk menyerap kenaikan biaya produksi akibat melambungnya biaya bahan baku dan energi.

Sementara industri besar dan sedang (IBS) cenderung memiliki ruang finansial untuk mengelola potensi kenaikan biaya produksi.

Berdasarkan catatan BPS, pada 2024, terdapat kurang lebih 4,4 juta IKM dengan sekitar 75% di antaranya bergerak di industri makanan, pakaian jadi, tekstil, dan industri kerajinan.

Keempat jenis industri ini menyerap 6,8 juta tenaga kerja. Jika biaya produksi terus melambung, tidak ada pilihan lain bagi dunia usaha kecuali berhemat dengan merumahkan karyawan dan memangkas kuantitas produk.

Dampaknya, upah pekerja terpangkas dan berdampak pada konsumsi rumah tangga.

Dalam situasi konflik, memang tak banyak yang bisa dilakukan. Keadaan juga cenderung berubah dengan cepat.

Tapi, pilihan kebijakan ekonomi yang tepat setidaknya bisa mengobati potensi tekanan yang semakin kuat.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Jakarta.

Dolar AS Menguat, Seberapa Kuat BI Menahan Tekanan Rupiah?

Purbaya Buka-bukaan Soal BBM Ditahan, Ternyata Instruksi Presiden

DPR Bereaksi Keras! Minta Pemerintah Serius Usut Kematian Prajurit TNI

Pasar Saham Loyo, IHSG Parkir di 6.971 Terimbas Isu AS vs Iran

HUT ke-78 Sumatera Utara Usung “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Pemprov Genjot Sinergi Percepatan Pembangunan Daerah

Wamenkeu Ungkap Strategi Tahan Defisit Meski Subsidi BBM Naik