JAKARTA –Senin pagi di Jakarta Pusat, suasana di sekitar Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya dipenuhi dengan kehadiran seratusan anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser). Mereka berjaga-jaga untuk mengamankan kantor PBNU dari potensi aksi demonstrasi, setelah Aliansi Santri Gus Dur melakukan unjuk rasa pada Jumat lalu.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin, dengan tegas memperingatkan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap aksi demonstrasi di depan PBNU. “Kita tidak akan memberi ruang lagi untuk aksi di sini, apa pun bentuknya. Jika ada upaya untuk kembali mendemo di kantor PBNU, Banser siap melakukan tindakan tegas,” kata Addin kepada wartawan.
Pengamanan oleh Banser ini akan dilakukan selama 24 jam penuh, sebagai langkah antisipasi untuk mencegah gangguan keamanan di kantor PBNU. Meskipun awalnya hanya Banser dari wilayah Jabodetabek yang diterjunkan, Addin menyatakan kesiapan untuk melibatkan Banser dari seluruh Indonesia jika diperlukan. “Kami bisa mengumpulkan hingga 100 ribu orang dari Jabodetabek saja,” tambahnya dengan optimis.
Unjuk rasa sebelumnya oleh Aliansi Santri Gus Dur menghadirkan tuntutan agar PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Mereka menilai kepemimpinan yang saat ini dipegang oleh Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tidak mampu mengemban ideologi perjuangan Gus Dur secara efektif.
Muhamad Sholihin, Koordinator Massa Aksi, menegaskan bahwa aksi mereka bukanlah tanpa alasan, melainkan sebagai respons terhadap kegagalan PBNU dalam mengkonsolidasi visi Gus Dur untuk memperbaiki NU. “PBNU terlibat dalam politik praktis, yang jelas melanggar prinsip NU,” ungkapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung, menyampaikan dugaannya bahwa aksi demonstrasi tersebut didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, bukti-bukti yang ada mengindikasikan adanya koordinasi dari pihak PKB dalam menggerakkan massa untuk menyerang PBNU.
Keberadaan Banser sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan kantor PBNU menjadi sorotan utama dalam upaya mempertahankan stabilitas di tengah gejolak internal organisasi. Pihak kepolisian juga turut mengawasi perkembangan situasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dari konflik yang terjadi.
(N/014)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
