DPP LSM Gemmako Minta Bupati Asahan Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup

ASAHAN -DPP LSM Gemmako Kabupaten Asahan menggemparkan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Bupati Kabupaten Asahan dengan tuntutan tegas terkait dugaan korupsi dan kelalaian dalam proyek pembangunan jaringan lampu taman. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Dodi Antoni menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh empat pekerja proyek yang belum menerima gaji, sementara kualitas hasil kerja dinilai rendah dan asal jadi.

Dodi mencatat bahwa dari 39 tiang lampu yang dipasang, empat di antaranya mati dan rusak, dugaan kuat terjadi korupsi dalam pemilihan bahan material yang murahan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Lebih jauh lagi, dia juga menyinggung praktik perjudian yang diduga dilakukan oleh tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup, serta perilaku tidak terpuji seorang pegawai yang kembali ke kantor dengan sembarangan pada jam istirahat.

Puncak dari kebobrokan ini adalah ketidakhadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat, dan Sekretarisnya, Pak Barus, yang sedang berada di luar kota. Meskipun seorang perwakilan hadir untuk menanggapi tuntutan, namun kehadiran mereka tidak mampu menyajikan bukti Surat Perintah Tugas yang diminta oleh pihak LSM, menimbulkan kecurigaan yang semakin dalam.

Pengunjukrasa kemudian memutuskan untuk bergeser ke Kantor Bupati Asahan dengan pengawalan dari Personil Polres Asahan, untuk menuntut pergantian Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan jaringan lampu taman tahun 2023.

Namun, Kabid Kewaspadaan Nasional di Kesbangpol Kabupaten Asahan, Cholil Damanik, menemui para pengunjukrasa dengan saran bijak. Dia menegaskan bahwa Bupati sedang berada di luar kota dan menyarankan mereka untuk membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Kesbangpol dan Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Skandal korupsi ini menyoroti kerentanan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, keberadaan LSM sebagai wakil masyarakat menjadi penting dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi di dalam pemerintahan.

(K/09)